Gedung serbaguna untuk kebutuhan berbagai kegiatan Pemerintah Tanah Bumbu (Tanbu) Mahligai II bakal diresmikan Februari 2020 mendatang. Mahligai II yang berlokasi di kawasan perkantoran Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin ini akan sangat strategis, lantaran langsung berdekatan dengan Masjid Agung Nurussalam.
TANAH BUMBU, koranbanjar.net- Sekedar diketahui, Mahligai II ini merupakan gedung pusat kegiatan, pengganti Mahligai I yang bertempat di kawasan perkantoran Kapet, Kecamatan Simpang Empat.
“Gedung kapet akan diperuntukkan bagi kegiatan umum masyarakat. Seperti resepsi perkawinan dan lainnya,” kata Bupati Tanbu, Sudian Noor saat ditemui usai menggelar salat di Masjid Agung Nurussalam, Senin (4/1/2021).
Menurut Bupati ketiga ini, Gedung Mahligai II nantinya juga akan difungsikan sebagai pusat kegiatan keagamaan, dan terkoneksi dengan Masjid Agung Nurussalam yang terletak dilokasi yang sama.
“Ini juga untuk mendukung program Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Serambi Madinah. Kegiatan dipusatkan di Mahligai II dan Masjid Agung ini,” jelas Sudian Noor seraya menyebut program tersebut akan menjadi ikon Bumi Bersujud.
Ia memaparkan, Mahligai II yang akan diresmikan Februari mendatang sudah bisa difungsikan dengan menambah fasilitas serta sarana pendukung lainnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Tanbu, Fery Haryanto mengatakan, gedung serba guna Mahligai II dibangun dengan sistem multiyear anggaran 2019-2020 senilai Rp 8 miliar. Disamping itu ia menerangkan, pembangunan proyek ini telah selesai pada 2020 lalu, dan akan diresmikan Februari 2021 mendatang.
“Ukuran bangunan seluas 2.546 meter persegi dengan kapasitas tampung 1.000 orang lebih. Namun saat ini bangunan belum memiliki akses jalan dan lokasi parkir,” bebernya saat dihubungi lewat telepon, Senin (4/1/2021).
Dikatakannya, rencanannya 2021 ini pihaknya akan membangun halaman paving dengan dana Rp 500 juta, guna menunjang fungsi gedung. Sementara akses jalannya akan dibangun Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tanbu.
“Sementara untuk gedung serba guna di Kapet, fungsinya tergantung pimpinan daerah. Tapi lahan itu milik pemerintah provinsi dengan status pinjam pakai,” tandasnya.(ags/maf)
