Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) HM Zairullah Azhar mengikuti Rapat Koordinasi Cegah Korupsi Terintegrasi bersama Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan, Senin (19/4/2021) di Banjarbaru.
BANJARBARU,koranbanjar.net – Acara ini juga dirangkai dengan penandatanganan Komitmen Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan, terkait Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.
Turut mendampingi Bupati, yakni Pj Sekda Tanbu H Ambo Sakka, Inspektur Daerah Ikhsan Budiman, dan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah H. Syamsuddin.
Rapat koordinasi ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Bahkan, sebelum memasuki ruangan, Bupati Tanbu dan kepala daerah lainnya melakukan tes swab antigen di luar gedung yang sudah disediakan panitia.
Pertemuan dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), sebagai tindak lanjut program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalsel.
Apa tujuannya sehingga KPK RI datang ke Kalsel? Pihak KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Saat itu, Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA juga membeberkan, dari indeks persepsi korupsi dunia di tahun 2021, Indonesia termasuk yang mengalami penurunan.
Namun, penurunan angka itu tidak menjadikan Indonesia masuk dalam kategori yang baik dalam penanganan korupsi.
“Semoga melalui rapat koordinasi ini transparansi, kemudian persepsi korupsi, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam korupsi terhindar di Kalimantan Selatan,” kata Safrizal.
Sementara, Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan, rapat koordinasi KPK lebih memfokuskan pada penilaian MCP di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, MCP di Kalimantan Selatan sudah cukup bagus meskipun ada sejumlah daerah masih harus ditingkatkan.
Selain itu, KPK juga ingin menguatkan integritas masing-masing pimpinan daerah beserta jajaran dan stakeholder terkait.
Lebih aktif menyiapkan langkah-langkah preventif dan edukatif terhadap tindak pidana korupsi.
“Langkah-langkah preventif kita ambil dari hulunya yakni pengambil kebijakan, daripada melakukan langkah dipenindakan. Karena ini tidak menjadi ukuran kita bebas korupsi,” kata Bahtiar.
Lebih jauh, KPK juga mengajak pimpinan daerah dan anggota dewan di Kalsel, bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
“Mari kita bersama-sama wujudkan pemerintahan bersih dan baik jauh dari korupsi, sehingga kepercayaan publik meningkat. Pemerintahan yang bersih juga akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan investasi di Kalsel,” pungkasnya. (pro/kominfotanahbumbu/dya)
