Soal Aset Terbengkalai, Supiansyah: Bupati Harus Turun, Dewan Mesti Bersikap

  • Bagikan
Pusat Perbelanjaan Sekumpul di Kota Martapura yang terbengkalai hingga puluhan tahun.(foto:koranbanjar.net)

Terkait dengan banyaknya aset milik Pemerintah Kabupaten Banjar yang terbengkalai, Pemerhati Sosial, Supiansyah Darham, SH angkat bicara. Advokat Kalsel ini meminta kepada Bupati Banjar terpilih, H Saidi Mansyur harus turun ke lapangan, lihat langsung keadaan aset-aset mangkrak yang bernilai miliaran rupiah tersebut.

BANJAR, koranbanjar.net – Pemerhati Sosial yang terkenal kritis, Supiansyah Darham, SH, meminta kepada Kepala Daerah yang baru terpilih, Bupati Banjar H.Saidi Mansyur, harus segera meninjau bangunan-bangunan pasar atau bangunan lainnya yang belakangan terungkap banyak mangkrak.

Kemudian lakukan tindakan untuk membenahi bangunan-bangunan tersebut agar bisa bermanfaat dan menjadi tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Walaupun saya tahu, ada sebagian pembangunan yang sudah ditelisik kejaksaan. Oke, kita kesampingkan dulu masalah penelisikan kejaksaan itu. Sekarang, ini menjadi PR bagi pemimpin kita yang baru terpilih. Bupati terpilih harus turun, melihat langsung keadaan pasar-pasar atau bangunan yang mangkrak itu. Jangan sampai ujung-ujungnya nanti Kejaksaan turun lagi menelisik, soalnya dana pembangunan kan menggunakan uang rakyat,” tegas Supiansyah ketika dihubungi koranbanjar.net, Jumat (5/3/2021).

Bukan hanya Bupati Banjar terpilih yang diminta turun menyaksikan keadaan aset Pemkab Banjar itu, Supiansyah juga menyarankan kepada anggota DPRD Banjar agar tidak tinggal diam. “Sebaiknya anggota DPRD Banjar yang membidangi masalah itu juga harus turun, lihat langsung. Bahkan lebih baik lagi, agendakan rapat dengar pendapat, undang pihak terkait, dengarkan penyebab-penyebab yang mengakibatkan pasar-pasar yang mangkrak itu. Kemudian, benahi dan cari jalan keluar, agar aset Pemkab Banjar itu berfungsi dan menghasilkan,” tegasnya.

Supiansyah Darham, SH.

Sebagai contoh, imbuhnya, sementara ini Pusat Perbelanjaan Sekumpul, khususnya pada los Pasar Subuh sudah menghasilkan PAD, baik dari retribusi pasar maupun restribusi parkir. Artinya, kalau PPS dikembangkan tentu akan menghasilkan PAD yang lebih besar. Begitu pula dengan pasar-pasar lainnya.

“Kalau pasar-pasar yang mangkrak itu berfungsi, kan bisa menambah PAD. Setidaknya dari retribusi pasar dan parkir. Pemerintah sudah membangun dengan anggaran yang sangat besar, tetapi hasilnya belum ada,” ujar dia.

Supiansyah juga menegaskan, Bupati Banjar bisa mengundang instansi terkait, tanyakan penyebab-penyebab pasar-pasar yang mangkrak itu. “Saatnya pemimpin yang baru di Kabupaten Banjar membenahi semua persoalan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, banyak pembangunan di Kabupaten Banjar yang telah menguras uang rakyat, namun sampai sekarang tidak terpakai. Ini membuktikan perencanaan yang disusun Pemerintah Kabupaten Banjar dan DPRD Kabupaten Banjar, khususnya terhadap sarana dan prasarana yang tersebut di bawah ini sepertinya tidak terencana dengan matang. Paling parah terjadi pada pembangunan Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) Martapura.

Banyak sekali pembangunan di Kabupaten Banjar yang jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan miliar, kini menjadi sia-sia. Sebut saja, pembangunan Pusat Perbelanjaan Sekumpul di Kota Martapura, pembangunan Pasar Sungai Bakung di Kecamatan Sungai Tabuk, pembangunan Pasar Rakyat Gambut hingga pembangunan Pusat Pertokoan Permata di Jalan Sukaramai, Kota Martapura.(sir)

NEWS STORY
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *