BANJARBARU, KORANBANJAR.NET – Geopark Meratus yang dideklarasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (24/2) lalu, belum menjawab kebutuhan masyarakat adat, ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) setempat, Kisworo Dwi Cahyono.
“Apalagi kebutuhan khusus masyarakat adat Dayak Meratus dan terutama, membendung ancaman kawasan pegunungan Meratus dari pertambangan dan perkebunan. Belum menyentuh hal itu,” ujarnya di kantor WALHI di Komplek Widya Citra ELok 2, Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru, Selasa (26/2).
Ia mengatakan, Geopark Meratus belum menjawab kebutuhan dan perjuangan gerakan #savemeratus.
“Didalam itu juga ada keterlibatan Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertambangan Kalsel. Tujuan mereka itu kemana,?” katanya.
Geopark atau Taman Bumi, adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi, dimana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi serta budaya yang ada di dalamnya
Ia menambahkan, perencanaan Geopark Meratus tidak melibatkan masyarakat sipil maupun masyarakat adat Dayak Meratus.
“Pemerintah harus bisa mementingkan kebijakan yang lebih ramah lingkungan, dari potensi kearifan lokal, serta kesejahteraan masyarakat adat Dayak Meratus sendiri,” tambahnya.
Untuk itu, WALHI bersama 31 organisasi lingkungan di Kalsel mendesak Pemprov setempat dan pemerintah pusat untuk mencabut ijin tambang, perkebunan sawit dan industri monokultur skala besar dikawasan Meratus.
Selain itu, pihaknya juga mendesak agar segera mengakui hak masyarakat adat Dayak Meratus beserta wilayah adat mereka. (maf/ndi)
