Ribuan massa buruh yang tergabung dari berbagai aliansi, bakal menyerbu Gedung DPRD Kalsel, Rabu (12/8/2020) besok. Diduga, karena kecewa merasa tak dihargai saat melakukan audiensi pada 27 Juli 2020 lalu. Sebab, hanya dihadiri dua orang anggota dewan.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Sebanyak lima ribu orang, akan melakukan aksinya kembali turun ke jalan. Kaum buruh menolak keras penerapan omnibus law, terutama mengenai cipta kerja. Mereka menginginkan, anggota dewan menghentikan pembahasan RUU tersebut.
Ketua Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalsel Mesdi mengungkapkan, aksi turun ke jalan dalam menyampaikan pendapat.
“Kita berbagai aliansi, menentang keras. Kita kecewa, yang hadir hanya dari Komisi IV. Padahal, banyak unsur pimpinan dewan. Namun, tidak menghadiri dengar pendapat tersebut,” tegas Mesdi kepada koranbanjar.net, Selasa (11/8/2020).
Ia menjelaskan, pihaknya menuntut pencabutan peraturan Presiden Nomor : 64 tahun 2020 tentang kenaikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Selain itu, mencabut dan revisi kembali PP Nomor: 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat (Tapera). Terbitkan peraturan gubernur, yang mengatur pekerja atau buruh yang ter-PHK. Langsung masuk pada program penerimaan bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan,” lanjutnya.
Menurutnya, para nggota dewan mesti fokus terlebih dulu terhadap pencegahaan penularan covid-19. Kemudian, memikirkan bagaimana cara pemulihan pasca pandemi.
Seperti diketahui, massa buruh yang bakal melakukan aksi besok terdiri dari Federasi Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI ) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel. (MJ-029/YKW)
