BANJARMASIN, Koranbanjar.net – Keberadaan taksi online ditambah Bus Rapid Transit (BRT) Banjarbakula dari Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin membuat sopir taksi konvensional di Banjarmasin bagaikan makan buah simalakama.
Bagaimana tidak, kehadiran taksi online dan BRT kini semakin mematikan pendapatan para sopir angkot.
“Taksi online membuat simalakama bagi kami. Memang di sisi lain ada keuntungan bagi masyarakat. Dari rumah ke rumah bisa di antar jemput taksi online. Ditambah lagi dengan adanya komunikasi seperti sekarang yang bisa lewat telepon genggam. Taksi antar terminal mati jadinya,” tutur Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Terminal Pal 6 Banjarmasin, Nanang Fahriansyah, Rabu (5/2/2020).
Nanang menilai, pemerintah tidak memperhatikan nasib sopir angkot. “Seolah dibiarkan begitu saja. Apalagi BRT Banjarmasin-Banjarbaru ongkosnya sangat murah,” katanya.
Menurtunya, pengusaha yang memiliki trayek pun saat ini telah banyak yang memilih tutup.
“Mengisi penumpangnya saja sulit. Apalagi untuk mengisi KIRnya. Pemerintah harusnya tidak bisa juga terlalu demikian. Taksi online itu tidak ada trayeknya, kalau kita ada,” ujarnya.
Nanang berpendapat, para pengusaha taksi online saat ini banyak diuntungkan daripada sopir angkot. “Taksi plat hitam atau taksi online tidak membayar apapun, seperti pajak, Jasa Raharja buat penumpang,” ucapnya.
Dulu, dicertiakan Nanang, ada 16 perusahaan angkutan antar provinsi di Banjarmasin. Namun satu persatu perusahaan itu tutup.Hingga saat ini hanya ada satu perusahaan saja yang masih bertahan.
Dia mengungkapkan, pihaknya sudah sering berunjuk rasa ke pihak DPRD setempat. Namun tak membuahkan. “Kata anggota dewannya ini kan sudah kemajuan zaman,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Organda Kalsel Rahmat Noviardi menekankan, Pemko Banjarmasin harusnya dari awal bisa membicarakan atau menyampaikan kepada mereka mengenai keputusan untuk mengadakan BRT.
Sebab, Rahmat menilai, kebijakan mempermudah transportasi untuk masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah
“Sebenarnya memang pemerintah ini pelayan masyarakat. Ketika pengusaha belum mampu berpikir sampai ke sana, pemerintah sudah harus memikirkannya. Karena ini adalah tugas dari Kementerian Perhubungan. Oleh karen itu, Organda harusnya sangat mendukung,” paparnya.
Terkait dukungan yang dimaksud, sambung Rahmat, tentu harus terlebih dahulu dibicarakan.
“Nanti Insya Allah pengurus (Organda) yang terpilih sekarang ini akan berdiskusi. Karena ini akan sangat membantu masyarakat dan tentu juga akan membantu pengusaha,” ungkapnya.
Dia menambahkan, dalam usaha transportasi yang dikelola pemerintah harus melibatkan pengusaha swasta. “Pengusaha merupakan bagian di dalamnya,” tandasnya. (ags/dny)
