Terkait soal Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) di tepi Jl A Yani Km 38,5 yang terbengkalai sejak tahun 2003 silam, anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai Demokrat, Saidan Fahmi sangat sepakat agar pasar tersebut betul-betul diperhatikan dan difungsikan secara maksimal.
MARTAPURA, koranbanjar.net – Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Saidan Fahmi kepada koranbanjar.net, Selasa (2/3/2021) menyatakan, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui PD. Pasar Bauntung Batuah (PBB) dapat segera memberdayakan PPS secara maksimal, agar menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pada prinsipnya kami sepakat PPS diberdayakan, dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah. Daripada PPS dibiarkan terbengkalai seperti yang terjadi sekarang,” ucap Saidan.
Pemerintah Kabupaten Banjar bisa memulai dengan melakukan urun rembuk kepada pihak terkait yang berkompeten terhadap PPS, baik dengan pemegang HGU (PT.Sinar Harapan Jaya) maupun dengan para pemilik toko.
Sebelumnya Direktur Utama PD.PBB, Rusdi melalui Kabag Humasnya, Gusti Andriansya, S.PDi mengakui, bahwa selama ini pihaknya tidak bisa leluasa untuk mengelola Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS). Pasalnya, Hak Guna Usaha (HGU) pengelolaan PPS tersebut merupakan tanggung jawab PT. Sinar Harapan Jaya (SHJ).
“HGU-nya milik PT.SHJ (PT.Sinar Harapan Jaya), memang betul kondisinya seperti yang pian (Anda) lihat, terbengkalai. Kami pun sangat miris melihat, apalagi terletak di jantung kota, sering digunakan maksiat, minum-minuman keras, sedangkan lokasi dekat dengan Abah Guru Sekumpul,” ungkapnya.
Untuk memfungsikan pertokoan di kawasan PPS tersebut, kata Andri, pihaknya sudah mengirimkan surat peringatan kepada para pemilik toko, agar segera memfungsikan. “Surat kami tidak pernah direspon pemilik toko,” ucapnya.
Salah satu jalan agar PPS dapat berfungsi maksimal, Gusti Andriansyah, akan mengusulkan ke manajemen PD PBB untuk mengagendakan pertemuan bersama pemegang HGU, PT. SHJ dan para pemilik toko. “Jalan satu-satunya kami harus duduk bersama PT.SHJ dan pemilik toko, kita sampaikan kepada mereka, mau diapakan PPS ini? Jika memungkinkan kita undang bapak Bupati dan anggota dewan, bahkan kalau bisa kita jadikan program 100 hari dari bapak Bupati,” usulnya.(sir)
