Nasib Meratus di Tahun Politik: Belum Ada Komitmen Caleg Selamatkan Meratus

BARABAI, KORANBANJAR.NET – Meski sejumlah caleg ikut angkat bicara untuk menyelamatkan meratus, namun isu penyelamatan meratus tersebut diduga sarat bermuatan politis belaka.

“Belum ada komitmen tertulis apalagi termuat dalam visi dan misi para caleg untuk membantu menyelamatkan meratus,” ujar ketua penyelenggara dialog publik bertema Nasib Meratus di Tahun Politik 2019, Rumli, Senin (15/4/2019), di Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Barabai.

Dalam dialog publik yang dihadiri sejumlah kelompok dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam gerakan Save Meratus itu, Rumli berpendapat saat ini Kalsel masih menghadapi ancaman penghancuran lingkungan dan perampasan terhadap hak asasi manusia dari pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit, dengan penguasaan lahan sebesar 50% dari 3,7 juta hektar lahan di Kalsel.

Dia menitik beratkan persoalan Meratus ini kepada para caleg yang nantinya akan terpilih dalam Pemilu 2019. Sebab, Rumli menilai para caleg yang terpilih dalam Pemilu 2019 bisa membawa lingkungan hidup di Kalsel, terutama Meratus, ke arah yang lebih baik atau sebaliknya.

Hal itu diamini seorang aktivis lingkungan, Budi Kurniawan, yang menjadi moderator dalam dialig publik tersebut. Menurutnya, nasib Meratus memang ada di tangan para politisi yang berada di parlemen.

DPRD Kabupaten HST saat ini, sebutnya, sangat krusial karena pada 2024 nanti masa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemkab HST yang anti tambang akan habis.

“Jadi DPRD yang terpilih dan dilantik berikutnyalah yang dapat menentukan, kalau DPRD tidak melanjutkan maka selesailah sudah,” sebutnya.

Sementara Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah Ismail membeberkan, berdasarkan data dari KPK tahun 2016, untuk menjadi seorang calon bupati memerlukan biaya Rp 20 juta sampai Rp 30 miliar, calon gubernur Rp 100 miliar, sedangkan caleg dihitung berdasarkan jumlah saksinya.

“Ternyata rata-rata kekayaan melalui laporan keuangan yang disetor ke KPK hanya Rp 6 miliar sampai Rp 7 miliar. Dari mana uang sisanya? Dari ijon politik,” beber pria asal Kaltim keturunan Kandangan itu.

Ijon politik yang dimaksud merupakan pihak penyandang dana yang mendukung seseorang untuk menduduki kursi pejabat.

Menurut Johansyah, oknum pejabat yang memiliki ijon tak akan mempunyai loyalitas kepada rakyat, melainkan hanya kepada para ijonnya masing-masing.

Narasumber lainnya, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan persoalan nasib Meratus terancam pertambangan seperti saat ini merupakan persoalan penting.

Dia menganalogikan Meratus ibarat atap bagi masyakarakat Kalsel.

“Hakunlah atap pian miris atau diruntuh orang? (Mau tidak atap rumah kalian bocor atau diruntuh orang?)” ujarnya.

Selain Merah Johansyah Ismail dan Kisworo Dwi Cahyono, dialog publik tersebut juga menghadirkan narasumber lainnya dari Koordintor Gerakan Bersihkan Indonesia, Ahmad Ashov Birry, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten HST, Muhammad Yani.

Dialog publik yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menyelematkan Meratus terhadap pertambangan itu dihadiri sejumlah tokoh adat Meratus, kelompok adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten HST, Dewan AMAN HST, mahasiswa, kelompok pecinta alam, Anggota DPRD Kabupaten HST dan sejumlah unsur pemerintah terkait. (yat/dny)

Read Previous

UNIK! Ada Pohon Kelapa Kerdil di Banjarbaru

Read Next

Sinergitas Pemerintah Eksekutif-Legislatif Diharapkan Lebih Meningkat

Tinggalkan Balasan