LANDASANULIN, koranbanjar.net – Seminar Pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Selatan diadakan di Hotel Novotel Banjarbaru, Senin (15/7/2019) sepertinya kurang menarik perhatian dari legislator dan senator Senayan. Bahkan, hanya beberapa kepala daerah di kabupaten dan kota serta DPRD kabupaten dan kota dapat berhadir. Lebih ironis lagi, kendati Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menyempatkan waktu menghadiri kegiatan penting ini, tak semua kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel yang diundang, dapat memenuhi undangan.
Baca Juga : Dialog Pemindahan Ibukota Negara, Paman Birin: Yang Muda Sebaiknya Mengalah
Pantauan koranbanjar.net pada daftar hadir di acara seminar bertaraf nasional ini, hanya satu anggota DPD RI 2014-2019 yang membubuhkan tanda tangan kehadiran, yakni Habib Abdurrahman Bahasyim atau Habib Banua. Anggota DPR RI dan DPD RI lainnya tak tampak terlihat.
Deretan pejabat kepala daerah, Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor, Bupati Tabalong diwakili HM Aberani, Bupati Balangan tertanda Gunawan, Bupati Kotabaru diwakilkan kepada Said Akhmad, kemudian M Yunus dari Pemkab Tapin mengatas namakan Bupati Tapin. Wawalikota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, Bupati Kabupaten Banjar melalui Asisten I Setdakab Banjar Zainuddin, Bupati HSS/Pemkab HSS tertera nama Hubriansyah dan Bupati HSU diwakilikan kepada Wabup HSU H Husairi Abdi.
Di jajaran DPRD kabupaten dan kota, untuk DPRD Banjar hadir M Marbawi, DPRD Kabupaten HSS ada HM Kusasi, DPRD Kabupaten HST tertulis Jainuddin Bahrani, sedangkan Ariyani dari DPRD Kota Banjarbaru. Selanjutnya, DPRD Tanah Bumbu Masrudinor.
Seminar nasional Pemindahan Ibukota Negara ke Kalsel ini, mengundang kepala SKPD Pemprov Kalsel. Tetapi, kertas presensi juga ada yang kosong, tidak semua pejabat diundang bisa menghadirinya. Tak berbeda jauh adalah Bappeda kabupaten/kota. Tabalong, Balangan, Batola, HST, Tapin dan Banjarmasin, tidak ada tercantum nama perwakilannya.
Yulina dari Bappeda Kalsel yang turut kebagian tugas dibagian penerimaan tamu dan undangan, mengatakan, ada beberapa instansi membagikan undangan. Ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bappeda Kalsel, Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kalsel. “Kalau Bappeda Kalsel, menyampaikan undangannya kepada SKPD lingkup Pemprov Kalsel,” katanya. (dya)
