,

LSM Demo Pemko Banjarmasin, Ungkap Dugaan KKN di Tubuh Dishub dan Satpol PP  

oleh -587 views
KOORDINATOR DEMO - Din Jaya menyampaikan orasi di depan Pemko Banjarmasin. (foto:leon/koranbanjar.net)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengatasnamakan Forpeban dan IPPI Kalimantan Selatan melakukan aksi demo ke Pemko Walikota Banjarmasin, Senin (22/2/2021) kemarin.

BANJARMASIN, koranbanjar.net – Koordinator demo, Din Jaya dalam orasinya menyatakan, ada sebuah perusahaan kapal yang beralamat di Jalan RK Ilir Kecamatan Banjarmasin Selatan, diduga melanggar lingkungan sempadan sungai dalam menjalankan usaha.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan milik warga keturunan Cina itu, tak diindahkan instansi Pemerintah Kota Banjarmasin, seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Banjarmasin.

“Kuat dugaan adanya KKN dalam penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan ini dengan instansi terkait,” sebutnya.

Dibeberkan, terkait usaha docking atau bengkel kapal besi, baik jenis tongkang maupun tugboat, perusahaan itu diduga menutup hampir 50% lebih bantaran Sungai Martapura.

Seluas kurang lebih 50% tersebut digunakan untuk parkir kapal-kapal yang antri ingin melakukan perbaikan. Kawasan itu dipergunakan untuk tambat beberapa jenis kapal besi lainya.

“Sehingga diduga mengakibatkan terjadinya penyempitan luasan Sungai Martapura, pendangkalan, pencemaran serta mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran alur sungai,” bebernya.

Din Jaya mengungkapkan, pemilik docking kapal ini sangat berpengaruh di Kota Banjarmasin, khususnya di kalangan pejabat maupun tokoh publik wilayah setempat, bahkan di jajaran kepolisian, hingga menurut informasi didapat Forpeban, pengusaha ini kadang menggunakan tangan preman untuk melancarkan usahanya.

“Atas dugaan pelanggaran perusahan perkapalan itu, kami meminta Pemerintah Kota menutup usaha warga keturunan itu,” tandasnya.

Menanggapi tuntutan LSM ini, Pejabat Walikota Banjarmasin, Mukhyar sangat berterima kasih adanya dugaan pelanggaran perusahan itu yang dilaporkan  Forpeban dan IPPI Kalsel.

“Terima kasih atas laporannya, kami akan cek dan tinjau segera,” tegasnya.(yon/sir)

Jasa Karangan Bunga di Kalimantan Selatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *