Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Drs.H.Gusti Abidinsyah meminta sekaligus berharap kepada seluruh pejabat di senayan, baik itu anggota DPR RI maupun DPD RI perwakilan Kalimantan Selatan agar bersatu, mendorong kebijakan Pemerintah Pusat agar dapat mengatasi berbagai problem di Kalimantan Selatan.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Bencana banjir tahun ini di Kalimantan Selatan menjadi musibah banjir terparah. Selama ini pejabat daerah seolah “putus atas” dalam mengatasi banjir tahunan di Kalimantan Selatan. Perlu adanya sinergisitas antar pejabat, terutama pejabat di gedung senayan untuk mengatasi berbagai persoalan di Kalimantan Selatan, terutama persoalan banjir.
Sebut saja Bupati Banjar, H Khalilurrahman pernah menyatakan pada sebuah wawancara dengan stasiun TV swasta, “Tajual selawar handap kada kawa mengatasi banjir,” ucapnya. Kemudian Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor dalam acara debat Calon Gubernur dengan enteng mengatakan, “Alhamdulillah…walaupun banjir, arinya lewat aja.” Sementara faktanya, sudah hampir satu bulan ini masyarakat Kalsel tidak hanya menghadapi banjir lewat, tetapi ratusan ribu masyarakat terdampak, ada yang meninggal dunia, ada yang kelaparan dan tidak sedikit mengungsi.
Keinginan persatuan antar pejabat di gedung senayan salah satunya datang dari Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Drs.H.Gusti Abidinsyah. “Terus terang, saya sangat sedih melihat kondisi kita di Kalsel. Terlebih saat musibah banjir menimpa warga kita seperti sekarang. Kalau saya berfikir, kita sebagai perwakilan masyarakat di Kalsel sulit untuk mendorong pemerintah pusat agar membuat kebijakan-kebijakan dalam mengatasi persoalan di Kalsel seperti banjir. Saya berharap mestinya anggota DPR RI, DPD RI perwakilan Kalsel di Jakarta dapat bersatu, memperjuangkan dan mendorong kebijakan Pemerintah Pusat agar dapat mengatasi persoalan kita di Kalsel,” ungkap mantan pejabat di Pemkab Banjar ini.
Sekretaris komisi yang membidangi infrastuktur ini juga berpendapat, upaya-upaya yang dilakukan anggota DPR RI maupun DPD RI untuk memberikan bantuan kepada korban banjir memang tidak salah, namun tidak menyelesaikan persoalan ke depan.
Baca Juga : https://koranbanjar.net/peristiwa-di-tengah-banjir-kelotok-pengungsi-terbalik-kerugian-ditaksir-rp30-juta/
Baca Juga : https://koranbanjar.net/update-banjir-pengaron-di-kalsel-mulai-2-meter-hingga-setinggi-rumah/
“Musibah banjir ini kan setiap tahun terjadi. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dengan memberikan bantuan, tetapi bagaimana agar persoalan seperti banjir akan datang tidak terjadi lagi,” ucapnya.
Salah satu penyebab banjir, menurut dia, masih banyak terdapat oknum pengusaha tambang batubara yang tidak ramah lingkungan. Setelah melakukan eksploitasi pertambangan, kemudian meninggalkan lokasi tambang begitu saja, tanpa melakukan reklamasi. “Penambangan itu kan dilakukan tidak sebentar, ada yang berlangsung berpuluh-puluh tahun. Selama penambangan berlangsung, bekas galian sudah terjadi. Ini kan butuh solusi,” jelasnya.
Nah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat mestinya dapat lebih memperketat pengawasan eksploitasi tambang. Karena ujung-ujungnya yang merasakan dampak penambangan tersebut adalah masyarakat lemah. “Ayo…berapa sih jumlah penambang yang peduli terhadap masyarakat kita yang terdampak banjir? Belum lagi kerusakan infrastruktur yang hancur akibat banjir, ada jalan rusak, ada jembatan putus. Untuk merecovery pasca banjir nanti pemerintah akan mempersiapkan dana yang tidak sedikit. Kalau saya menaksir, recovery pasca banjir nanti akan membutuhkan dana anggaran antara Rp500 miliar hingga Rp1 triliun, itu pun belum tentu cukup!” tegasnya.
Baca Juga : https://koranbanjar.net/banjir-tak-kunjung-surut-hss-ditetapkan-status-tanggap-darurat/
Untuk mengatasi dan memperjuangkan persoalan anggaran, kebijakan kepada Pemerintah Pusat menjadi ranah para wakil rakyat mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Namun tanpa adanya dorongan kuat dari wakil rakyat di gedung senayan, sulit bagi wakil rakyat di daerah untuk memperjuangkan. “Jadi, para anggota DPR RI, DPD RI kita di senayan mestinya bersatu mendorong kebijakan pusat agar memikirkan problem yang terjadi di Kalsel. Ini persoalan kemanusiaan, persoalan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.(sir)
