MARTAPURA, KORABNBANJAR.NET- Kekosongan Badan Pengwas yang terjadi pada Perusahaan Daerah milik Pemkab Banjar, kini menadapat tanggapan dari anggota DPRD Banjar.
Anggota Komisi II H Ahmad kepada koranbanjar.net mengatakan, kekosongan badan pengawas di BUMD jangan dibiarkan terlalu lama, karena posisi itu sangat penting dalam mengawasi BUMD.
“Kabupaten Banjar ini banyak kekurangan, PD Pasar, Rumah Sakit, dan untuk pengawasan ini di harapakan agar segera ditetapkan,” katanya.
Dia menuturkan, percepatan dalam penunjukkan badan pengawas itu akan membuat kinerja pemerintah menjadi lebih efektif dan berdampak pada kemajuan Kabupaten Banjar.
“Kita harapkan agar segera, untuk kemajuan Kabupaten Banjar, karena daerah kita ini jauh tertinggal dari daerah lain, sangat jauh,” ujarnya.
Sementara Sekda Banjar H Nasrunsyah menuturkan, saat ini sedang diproses Badan Pengawas BUMD dan kemungkinan akan berbarengan dengan penetapan Dirut BUMD.
“Sudah kita proses, dan kemungkinan penetapannya akan dibarengkan dengan penetapan dirutnya, jadi tunggu aja,” katanya.
Sebelumnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan I Gusti Nyoman Yudiana menuturkan, selama kekosongan badan pengawas di BUMD, Bupati Banjar yang langsung mengawasi BUMD di Kabupaten Banjar dan dibantu para staf ahlinya.
“Memang tidak boleh diisi Plt, dan harus diawasi Bupati, tapi Bupati punya staf, nanti para staf ini ikut serta dalam mengawasi kondisi perusahaan daerah, dan ada juga inspektorat yang ikut mengawasi,” katanya.
“Untuk mengisi kekosongan, kita mengadakan seleksi, dan informasinya juga sudah kita sebar luaskan di media-media,” ungkapnya.
Diketahui saat ini BUMD yang mengalami kekosongan badan pengawas adalah Baramarta dan PDAM Intan Banjar. Untuk Baramarta terbilang baru beberapa bulan, untuk PDAM Intan Banjar diketahui telah lama kosong.(sai/sir)
