MARTAPURA – Kinerja sebagian jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar di bawah kepemimpinan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar, H Khalilurrahman dan H Saidi Mansyur, kini mendapat kritik tajam dari tokoh pemuda yang dikenal sangat kritis, Badrul Ain Sanusi Al Afif.
Menyusul, banyaknya persoalan yang mencuat dari Kabupaten Banjar, mulai proses pembangunan Pasar Sungai Bakung yang tidak disertai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan Amdal (Analisi Mengenai Dampak Lingkungan), Pasar Martapura yang kumuh dan memprihatinkan, masih adanya warga miskin yang belum tersentuh, serta berbagai fasilitas umum yang belum mendapat perhatian serius dari dinas terkait.
“Saya sangat yakin, masyarakat Kabupaten Banjar sangat berharap banyak terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banjar sekarang, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan menikmati fasilitas umum, seperti pasar, fasilitas pendidikan atau fasilitas lainnya. Oleh sebab itu, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Banjar lebih agresif menanggapi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” ujar Ketua Forum Parlemen Jalanan Kalimantan Selatan ini kepada Koran Banjar, siang tadi.
Dia menambahkan, pembangunan Pasar Sungai Bakung tentunya menyangkut hajat orang banyak, begitu pula mengenai Pasar Martapura. Tidak terkecuali dengan warga miskin yang sangat membutuhkan uluran tangan dari banyak pihak, terutama dari Pemerintah Kabupaten Banjar.
“Menurut saya, kepentingan masyarakat bawah itu harus mendapat perhatian yang utama. Kalau perlu, begitu muncul ke permukaan, langsung dikunjungi, setidaknya mereka mendapat empati dari pihak terkait, tidak harus menunggu. Jangan cuma bisa kunjungan kerja ke luar daerah, sedangkan mengunjungi masyarakat yang dekat saja, tidak bisa?” ungkapnya.
Sebagaimana berita sebelumnya, Syamsi (60), warga miskin asal Desa Kelampayan Ilir harus hidup di bawah gubuk yang reot di tengah persawahan. Untuk mendapat tempat tinggal yang layak, dia harus menunggu bantuan dari dermawan.
Berkaitan dengan persoalan kemiskinan di Kabupaten Banjar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Ir. Ida Pressy yang berulangkali ingin dikonfirmasi tidak pernah berhasil ditemui. Namun demikian, Sekretaris Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha yang sempat dijumpai beberapa waktu lalu menyatakan, bahwa pihaknya tidak dapat mengetahui secara menyeluruh tentang warga miskin di Kabupaten Banjar, kecuali ada laporan dari perangkat desa.
“Mana kami tahu kalau tidak ada laporan dari tingkat bawah,” lontar Wasis Nugraha saat ditemu oleh wartawan Koran Banjar, Jumat (6/10) lalu. Ditambahkan, dia tak tahu warga miskin yang berada di wilayah yang jauh, kecuali dekat rumah. “Kecuali yang dekat rumah, kita pasti tahu,” ujaranya dengan nada santai.
Seharusnya, menurut dia, ada sinergi dalam jenjang pemerintahan, dalam hal ini melalui RT setempat, kemudan pembakal terus ke kecamatan dan ke pemerintah kabupaten. Kalau tidak ada informasi, maka tidak bisa diverifikasi.
Tentang pembangunan Pasar Sungai Bakung di Kecamatan Sungai Tabuk yang telah menggunakan dana pengembang senilai Rp5 miliar, ternyata tidak disertai IMB dan Amdal. Sehingga belum bisa dioperasikan. Terkait hal itu, Sekda Banjar Ir Nasrunsyah menyatakan, bahwa IMB Pasar Sungai Bakung tersebut harus menunggu terbitnya peraturan dari Bupati Banjar.
Sementara itu, Pjs Dirut PD Pasar Bauntung Batuah (PBB), Rusdi saat dikonfirmasi tentang kumuhnya Pasar Batuah, menyatakan, kondisi Pasar Batuah memang akan segera diperbaiki, namun menunggu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Banjar. ”Untuk melakukan perbaikan pasar, kami harus menunggu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Banjar. Pokoknya kami akan perbaiki,” ujar Rusdi.(sir)
