Ketua Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kalimantan Selatan Riswandi, berpendapat lain soal penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada yang kurang lebih enam bulan lagi itu terlalu dipaksakan.
BANJARMASIN, Koranbanjar.net – Riswandi menilai rencana penyelenggaraan Pilkada 2020 terkesan tergesa-gesa. Sebab, kata dia, hingga kini belum dapat dipastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.
“Saya merasa tidak setuju (Pilkada diselenggarakan 9 Desember 2020),” ujarnya kepada Koranbanjar.net, kemarin.
Menurut mantan anggota DPRD Kalsel tiga periode itu, penundaan penyelenggaraan Pilkada seharusnya dilaksanakan lebih panjang. “Makanya kita lihat teman di DPD RI menolak. Walaupun saya lihat teman-teman di DPR RI bersama KPU dan pemerintah, dalam tanda kutip, sepertinya tetap ingin Pilkada ini digelar (Desember 2020),” katanya.
Kendati berpendapat lain terkait penyelenggaraan Pilkada mendatang, Riswandi tetap menerima keputusan yang telah ditetapkan pemerintah itu.
“Silakan, kita tentu tidak bisa menghalangi. Cuma dalam pandangan kita, persoalan pandemi belum ada titik terang selesainya kapan. Apalagi dalam konteks Pilkada nanti kita pasti tidak bisa menghindar kerumunan,” ucapnya.
Baca juga: Pilkada Dilaksanakan 9 Desember, Komisioner KPU Kalsel Sebut Ada Konsekuensi
Dalam hal mengatasi kerumunan saat pemungutan suara nanti, Riswandi menekankan, KPU sebagai penyelenggara harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
“Makanya saya sangat mendukung pendapat teman DPD RI. Jangan buru-buru, lebih baik kita selesaikan persoalan yang ada ini dulu,” tandasnya.
Baca juga: Komisioner KPU: Pilkada 2020 Kalsel Terancam Kekurangan Dana
Seperti diwartakan sebelumnya, kesepakatan Pilkada serentak diselenggarakan pada 9 Desember mendatang telah diputskan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP, Rabu (27/5/2020) lalu. Sedangkan tahapan lanjutan Pilkada rencananya akan dimulai paling lambat 15 Juni mendatang. (ags/dny)
