oleh

Ketua DPRD “Speecheless” Ditanya Sikap Pemerintah Tangani Karhutla

BANJARBARU, koranbanjar.net – Ketua DPRD Banjarbaru AR Iwansyah mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan permasalahan yang luar biasa. Terlebih wilayah Kalsel banyak terdapat lahan tak terurus dan kering yang akhirnya rentan terbakar saat kemarau.

“Saya berharap pemerintah dan masyarakat ikut andil dalam penanganan karhutla. Apalagi masyarakat, jika ada yang mengetahui adanya karhutla segera laporkan ke petugas,” kata politisi Golkar itu kepada koranbanjar.net, Selasa (17/9/2019).

Namun, ketika dimintai tanggapan terkait sikap dan langkah konkret Pemko Banjarbaru untuk menangani karhutla, sebagai pimpinan DPRD Banjarbaru yang mempunyai fungsi dalam hal pengawasan, AR Iwansyah tak ingin berkomentar banyak. “Speecheless (terdiam),” jawabnya singkat.

Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Wartono.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Wartono berpendapat, selain pengutamaan antisipasi atau pencegahan karhutla, pemberdayaan potensi lahan gambut di Banjarbaru juga sangat perlu dioptimalkan. Sehingga dampaknya diharapkan bisa mengurangi karhutla.

“Bisa diolah sebagai kawasan pertanian atau kolam ikan. Di sinilah pemko harus hadir dan perlu dianggarkan untuk mengubah tanah gambut maupun lahan tidur, di samping pencegahan kebakaran. Para petani atau pembudidaya ikan bisa dilibatkan untuk ikut berpartisipasi, tapi harus serius juga ditangani oleh dinas terkait,” paparnya.

Terkait anggaran pencegahan dan penanganan karhutla untuk BPBD Banjarbaru, Wartono menyampaikan selalu dilaksanakan dan tidak pernah ada pemotongan dari DPRD Banjarbaru.

“Kami (DPRD) melihat BPBD sudah hadir dengan peran maksimal setiap ada bencana dan kebakaran,” ujarnya.

Menurut Ketua DPC PDIP Banjarbaru itu, penanganan karhutla oleh Pemko Banjarbaru sudah bagus. “Seluruh SKPD dikerahkan oleh wali kota agar ikut terlibat dalam penanganan karhutla,” imbuhnya.

Sementara Kepala BPBD Banjarbaru Suriyanor, saat ditemui koranbanjar.net di kantornya, mengatakan pihaknya perlu menambah personel dan anggaran untuk penanganan karhutla. Hal itu untuk menyikapi status siaga karhutla yang sudah naik menjadi darurat karhutla saat ini.

“Kita juga akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan peralatan yang digunakan,” ucapnya.

Baca juga: Biaya Penanganan Karhutla Tak Sedikit

Diberitakan koranbanjar.net sebelumnya, Staf Ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Masda TNI Purnawirawan Bonar Hutagaol, saat berkunjung ke Kalsel, Kamis (12/9/2019) lalu, mengatakan, permasalahan karhutla harus memerlukan kepedulian dan perhatian ekstra dari pemerintah daerah. Terutama dalam mengatasi kesulitan air untuk pemadaman api.

Baca juga: BPBD Mulai Kesulitan Padamkan Api, BNPB: Pemerintah Daerah Harus Peduli

“Perlu adanya bantuan untuk membuat kanal atau embung, sehingga pada musim hujan, air itu dapat tertampung dan bisa dimanfaatkan untuk penyiraman pada saat panas (musim kemarau) seperti ini,” tandasnya. (ykw/dny)

Komentar

Berita Terkini