KOTABARU, koranbanjar.net – Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di sejumlah instansi di Kotabaru selama kepemimpinan Bupati Sayed Jafar, ternyata banyak mengalami kekosongan dan diisi dengan pelaksana tugas (Plt).
Seperti yang terjadi pada jabatan Kepala Dinas Perizinan Kotabaru, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pendidikan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), BPBD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktur Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra dan Direktur PDAM Kotabaru. Seluruh jabatan di instansi itu diisi oleh Plt.
Di antara instansi tersebut, jabatan Plt Kepala BPKAD dan Plt Kepala Dinas Pendidikan telah berlangsung selama dua tahun.
Padahal, Plt biasanya hanya berlaku selama tiga bulan dan tidak boleh lebih dari satu kali perpanjangan jabatan.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kotabaru, Zainal Arifin saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/10/2019), mengakui saat ini memang banyak jabatan kepala dinas atau badan di Kotabaru yang kosong dan diisi dengan pelaksana tugas.
Menurutnya, hal itu dikarenakan pengisian JPT Pratama harus melalui tahap lelang. “Sementara JPT Pratama masih banyak yang belum memenuhi. Sehingga Plt masih dijabat oleh orang yang sama. Bahkan ada Plt yang melaksanakan tugasnya selama 2 tahunan,” katanya.
Persoalan lain, lanjut Zainal, lambatnya pengisian jabatan karena adanya rencana perampingan lima SKPD.
“Sebelumnya pernah diadakan lelang jabatan, namun tidak ada pendaftar sehingga harus diulang lagi,” ujarnya.
Zainal pun menyadari bahwa Plt yang mengalami beberapa kali perpanjangan merupakan pelanggaran aturan. Namun hal itu tetap dilakukan karena memang belum ada yang memiliki kompentesi di jabatan yang bersangkutan.
“Sebenarnya bisa saja diganti dengan Plt dari dinas lain. Namun ditakutkan akan berpengaruh pada kinerja yang ada. Saat ini saya dengar Pak Bupati akan melakukan lelang jabatan, karena memang selama ini belum pernah dilelangkan,” pungkasnya. (cah/dny)
