Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Selatan semakin gencar kampanye anti money politic dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Elemen masyarakat juga tak kalah gencar, dengan tebarkan spanduk dan statemen. Harapan masyarakat, anti money politic bukan sekadar slogan jika tanpa dibarengi eksyen.
BANJAR,koranbanjar.net – Bawaslu telah berulang kali mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat money politic di Pilkada 2020 maupun mengingatkan netralitas ASN.
Hal ini mendapatkan dukungan juga dari elemen masyarakat maupun kelompok lembaga hukum, diantaranya dari Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia (P3HI).
Beberapa spanduk mulai terbentang bertebaran seperti di Kabupaten Banjar, yang mengatasnamakan P3HI.
Mereka memberikan masukan kepada masyarakat, untuk mendukung anti money politic dengan menangkap pelaku dan melaporkan ke institusi berwenang.
Spanduk bertuliskan, antara lain berisi ancaman dan sanksi bagi pelaku money politic.
Bagaimana respon masyarakat? Sofia Hamdi mengungkapkan, ini suatu kemajuan untuk demokrasi dan Pilkada Kabupaten Banjar 2020.
“Pembelajaran politik kepada masyarakat bagaimana seharusnya memilih pemimpin yang sebenarnya,” kata mahasiswi Uniska ini.
Hal kritis diutarakan Agus Elfaziry, yang meminta pengawas pelaksanaan Pilkada 2020 untuk tidak bersikap menunggu.
Tidak hanya sekadar slogan dan harus ditindak lanjuti dengan tindakan.
Tapi, tindakan nyata tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Apalagi, masyarakat tahu saja bahwa money politic adalah haram dan aturan harus diberlakukan bahwa itu tidak boleh dilakukan, ada sanksinya.
Sosialiasi dan imbauan dipandangnya hal baik. Namun, Pilkada 2020 saat ini momentum penyelenggara dan pengawas bekerja sesuai aturan.
“Sebab, percuma punya aturan kalau tidak dikerjakan dan ditegakkan,” cetus lulusan Fakultas Syariah (Hukum Islam) IAI Darussalam.
Masyarakat juga sambung dia, lebih giat diberikan pemahaman agar jelas dan terang tentang politik uang itu seperti apa yang tidak boleh.
Hal lain diungkapkan mahasiswa IAI Darussalam Fikri Haykal. Ia menginginkan media massa selalu back up Pilkada 2020 yang adil dan jujur.
“Peran serta media massa sebagai salah satu pilar demokrasi sangat penting dalam mendukung anti money politic dan menjaga netralitas ASN,” katanya. (dya)
