MARTAPURA, koranbanjar.net – Hampir disetiap kecamatan di Kabupaten Banjar, ditemukan gedung sarang burung walet. Pembangunan gedung sarang burung walet di kawasan Kabupaten Banjar, sudah tentu harus mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten Banjar. Namun, Pemkab Banjar sendiri sepertinya kesulitan mengawasi izin pembangunannya, karena tampaknya ada saja gedung sarang walet dibangun dekat pemukiman warga. Padahal, izin mendirikan bangunan rumah dan ruko jelas berbeda dengan gedung sarang burung walet.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar menyatakan merupakan pihak yang menerbitkan izin, hanya bukan wewenang melakukan pengawasan terhadap legal atau ilegalnya penguasaan dan pengelolaan gedung sarang walet.
Teknis pembangunan gedung sarang burung walet sebagaimana dipaparkan Kabid Perizinan Tertentu DPMPTSP Kabupaten Banjar Lili melalui Kasi Perizinan Tertentu Aditya Yudi Darma, terlebih dahulu ada beberapa hal penting mesti dilaksanakan pemohon.
Mengisi formulir pendaftaran dari DPMPTSP Kabupaten Banjar, pengajuan izin pembangunan diketahui warga, RT, lurah/Kepala Desa dan camat setempat. “Berjarak 15 meter dari bangunan lain dengan persetujuan warga. Karena ada bunyi suara bising yang ditimbulkan,” kata dia, Jumat (12/7/2019).
Baca juga:
- Satpol PP Kabupaten Banjar Bakal Sweeping Gedung Sarang Walet Ilegal
- Pembangunan Gedung Sarang Walet di Kabupaten Banjar Harus Berizin
Teknis lainnya adalah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banjar untuk menentukan titik lokasi, boleh atau tidak dibangun, langkah lanjutan menggambar site plan bangunan tingkat tiga atau empat. Setelah PUPR Kabupaten Banjar memberikan penilaian, gambar disetujui dan pengesahan, maka dokumen bangunan dibawa lagi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar untuk mendapatkan SPPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan.
Setelah selesai dan kantongi SPPL, kembali ke DPMPTSP Kabupaten Banjar, bersama-sama melakukan pengecekan lokasi, sesuai atau tidak dengan dokumen, sudah berdiri atau belum. Keberatan atau tidak warga sekitar. “IMB selesai barulah diserahkan kepada pemohon. Perihal pengawasan pihak terkait yang melakukannya,” kata Aditya, tanpa rinci pihak dimaksud. (dya)
