KANDANGAN, KORANBANJAR.NET – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Rodi Maulidi, mengatakan pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan pembangunan daerah seperti pembuatan jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan Loksado secara sekaligus.
Pasalnya, kata Rodi, pembangunan daerah di wilayah Loksado dianggarkan pihak pemerintah desa maupun kecamatan di Loksado dengan biaya tinggi.
Penjelasan politisi partai Nasdem itu menanggapi pernyataan Kepala Balai Adat Kadayang Desa Haratai yang dalam berita koranbanjar.net sebelumnya mengatakan warga Kampung Kadayang telah jengah dan bosan dengan janji-janji para calon wakil rakyat, khususnya menjelang pemilu seperti saat ini.
“Mereka memasang anggaran tinggi-tinggi sekali, bahkan ada yang Rp 6 miliar sampai Rp 8 milar anggaran pembangunannya. Tentu pemerintah daerah tidak bisa menjalankannya,” kata Rodi saat ditemui koranbanjar.net di Gedung DPRD HSS, kemarin (25/3/2019).
Dalam prosedurnya, Rodi menjelaskan, aspirasi masyarakat yang meminta pembuatan jalan harus diusulkan secara bertahap melalui musrenbang desa, kecamatan, hingga musrenbang kabupaten.
“Bila tidak ada maka akan kita tanyakan ke Bappeda,” ujarnya.
Selain dari itu, dia menambahkan, status hutan di wilayah Loksado sebagai hutan lindung secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi pembangunan daerah di wilayah tersebut. Sebab, kata Rodi, pemerintah pusat telah menetapkan wilayah hutan lindung hanya boleh memiliki lebar jalan maksimal dua meter.
Oleh karenanya, Rodi meminta kepada seluruh maysarakat Kabupaten HSS agar bisa bersabar, khususnya masyarakat di wilayah Loksado yang pembangunan daerahnya belum bisa terlaksana.
“Jika ada pembangunan di daerah yang belum terlaksana, kemungkinannya pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap,” pungkasnya. (yat/dny)
