MARTAPURA, KORANBANJAR.NET – Sudah 14 bulan penyidikan kasus dugaan perjokian kunjungan kerja (Kunker) tahun 2015-2016 yang ditengarai menyeret banyak anggota DPRD Kabupaten Banjar, hingga kini belum ada kejelasan pasti dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar.
Beberapa kali dikonfirmasi pada beberapa kesempatan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjar, Muji Martopo, mengatakan bahwa masih proses penyidikan.
Padahal, pada kesempatan Kejari Banjar memperingai Hari Anti Korupsi Internasional, Senin (10/12/2018) lalu, mengatakan akan menuntaskan kasus korupsi sebelum masuk 2019, termasuk kasus kunker DPRD Banjar.
“Ada beberapa yang kita tuntaskan diantaranya proyek BIM kemudian ada kasus dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas, mudah-mudahan tahun 2019 sudah clear semuanya, nanti hasil dari timdik itu nanti yang kita laksanakan,” kata Muji waktu itu.
Memasuki 2019, malah beredar kabar bahwa dugaan kasus kunker tersebut di-SP3. Namun anggapan tersebut dibantah oleh Kajari.
“Tidak ada di-SP3. Masih proses penyidikan,” ucapnya singkat saat ditemui di Halaman Kejari Banjar, Jumat (4/12/2019).
Mantan Kajari Ende ini enggan berkomentar banyak, dan mengarahkan agar persoalan tersebut ditanyakan kepada Kasi Pidsus yakni Tri Taruna Fariadi.
Sementara koranbanjar.net beberapa kali mendatangi Tri Taruna, namun oleh resepsionis Kejari yang bersangkutan sedang sibuk atau sedang keluar. Terakhir pada Selasa (8/1/2019), seorang resepsionis bernama Rusli mengatakan Tri Taruna sedang melakukan pemeriksaan sehingga tidak bisa ditemui.
“Tidak tahu sedang pemeriksaan apa, yang pasti belum bisa ditemui,” jawab Rusli saat ditanya sedang pemeriksaan soal apa. (dra)
