MARTAPURA, KORANBANJAR.NET – Warga di Desa Pekauman Dalam RT 2, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, keluhkan kebijakan pembakalnya yang mendahulukan pembangunan WC komunal pada rumah yang tidak berada di bibir sungai atau yang sering disebut jalur hijau.
“Seharusnya yang didahulukan itu kan untuk warga yang tinggal di pinggiran sungai, bukan didahulukan yang tidak di pinggir sungai,” keluh Ahmad Badrul Karim warga RT 2 Pekauman kepada koranbanjar.net, Jumat (22/6) lalu.
Seperti diketahui, Bupati Banjar KH Khalilurrahman, memprogramkan penghapusan jamban apung guna kebersihan air sungai dan mengganti dengan WC komunal yang dibikinkan kepada setiap rumah, terkhusus rumah yang berada di jalur hijau.
Menurut Badrul, kebijakan Pembakal Pekauman sudah menyalahi program Bupati Banjar. “Dasarnya apa jadi mendudikan kami yang tinggal di pinggir sungai, harusnya yang utama diberi WC itu bagi warga yang berada di pinggir sungai, ini malah sebaliknya. Kita juga surat-suratnya lengkap,” lontarnya.
Ia menuturkan, sebelumnya memang sudah ada dijanjikan akan dibikinkan saat bulan puasa, namun sampai saat ini belum ada kabar.
“Padahal bantuan WC kepada tetangga kami yang tidak bertempat tinggal di pinggir sungai sudah selesai, kenapa jadi kami yang harusnya prioritas ini belum ada kabar kepastiannya,” timpal Badrul.
Seperti pantauan koranbanjar.net, sebagian warga Pekauman sudah mendapatkan WC bantuan pemerintah. Seperti halnya di RT 1, warga yang berada di pinggir sungai sudah mendapatkan WC bantuan. Namun warga RT 2 yang tinggal di pinggir sungai belum mendapat, mereka masih menggunakan jamban yang berdiri di atas sungai, sementara yang tidak berada di pinggir sungai sudah mendapatkan.
Hal senada juga diungkapkan Anang Syahrani warga RT 2 Pekauman, dirinya mengaku bingung sampai sampai saat ini tidak ada kejelasan kapan akan dibangunkan WC.
“Belum tahu kapan akan dibangunkan WC, namun warga yang lain sudah dapat,” ungkap Anang.
Sementara Pembakal Pekauman, Abdul Qadir Jailani, mengatakan bukan tidak ingin membagi rata WC bantuan, namun ada terkendala surat hibah.
“Mereka (warga) harus terlebih dahulu menandatangani surat hibah bantuan, salah satu syaratnya adalah adanya surat kepemilikan hak tanah,” ujarnya kepada koranbanjar.net saat dikonfirmasi, Senin (25/6).
Menurut pembakal yang kerap disapa Agus itu, sampai saat ini belum ada kejelasan tanah yang mereka gunakan itu kepemilikannya.
“Kan mereka itu bertempat tinggal di pinggir sungai, sementara sungainya itu milik pemerintah, nah di situ laporannya belum ada, apakah tanah itu milik mereka atau pemerintah,” jelasnya. (dra)
