BANJARBARU, KORANBANJAR.NET – Aero city merupakan sebuah kota bandara yang mana Banjarbaru masuk dalam salah satu dari 10 kawasan perkotaan baru di Indonesia. Rencana pengembangan Kota Baru di Kota Banjarbaru ini tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) taun 2014-2019.
Untuk mewujudkan Kota Baru tersebut, tentu sumber air adalah salah satu hal utama yang harus ditunjang terlebih dahulu demi kenyamanan fasilitas karena air bersih adalah kebutuhan penting bagi masyarakat.
PDAM Intan Banjar selaku penyedia air bersih untuk wilayah Kota Banjarbaru mengajukan dana untuk pengembangan jaringan perpipaan hingga ke bandara senilai Rp75 miliar, Pemerintah Kota Banjarbaru pun mengajukan anggaran tersebut untuk mendapat persetujuan dari DPRD Kota Banjarbaru.
Namun, dalam perjalanannya beberapa fraksi di DPRD Kota Banjarbaru mengaku kurang menyetujui rencana anggaran yang akan digelontorkan Pemko Banjarbaru untuk berinvestasi di PDAM Intan Banjar tersebut. Sehingga, muncul kontroversi apakah dana sebesar itu benar-benar akan diperlukan untuk proyek pengembangan jaringan perpipaan?
Walikota Banjarbaru, H. Nadjmi Adhani mengatakan kepada koranbanjar.net disela-sela kegiatannya, Sabtu (04/08) lalu memang ada hal-hal yang kadang sulit dipahami bukan hanya ukur-ukuran dana.
“Tapi ini komitmen kami ya, untuk kepentingan masyarakat juga. Kita mau membangun Aerocity yaitu kota berbasis bandara dengan pengembangan wilayah, itu perlu infrastruktur ke sebelah sana (air bersih). Kalau infrastrukturnya belum siap, gimana orang mau datang? Orang mau beli tanah di situ, orang mau bangun hotel, ada nggak sumber airnya. Jadi banyak faktor yang dipertimbangkan,” jelasnya.
Dana yang diajukan PDAM, lanjut Nadjmi, adalah sebesar Rp 75 miliar. Nah, setelah kita ajukan dan kita bahas lalu kita berhitung. “Mungkin nanti dapatnya nggak Rp 75 miliar penuh, mungkin Rp25 atau Rp 35 miliar kira-kira,” ujarnya.
“Nah, kalau sama DPRD disetujuinya Rp35 miliar ya kita (Pemko Banjarbaru) meminta PDAM untuk menyesuaikan,” ujarnya lagi.
Nadjmi juga mengatakan bahwa dana itu akan keluar secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Harusnya Rp 35 miliar itu cukup ya, tapi nanti kita akan carikan dana dari sumber lain. Pendanaan kan bukan cuma dari APBD, bisa juga nanti dengan penyertaan modal dan memungkinkan saja untuk kita kerjakan,” pungkasnya. (ana)
