Telah terjadi anggaran tidak prioritas pada jajaran SKPD, sehingga membuat Dewan Provinsi Kalimantan Selatan mendesak Sekretaris Daerah(Sekda) untuk segera melakukan evaluasi dan efesiensi.
BANJARMASIN, koranbanjar.net –
Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, M.Syarippudin dalam Rapat Badan Anggaran(Banggar) di ruang rapat H.Ismail Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu lalu.
“Ini harus jadi perhatian khusus bagi Sekda, Bappeda, dan Bakeuda. Banyak sekali SKPD melakukan hal yang tidak prioritas dianggarkan, ini jadi perhatian bersama dan kita minta efesiensi juga,” tegasnya.
Dari pengamatan koranbanjar.net, Dhin panggilan keseharinnnya mengatakan. bagaimanapun melakukan pembahasan anggaran, jika tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, maka ini akan sia-sia.
Lanjut, dirinya mengaku menemukan beberapa SKPD menganggarkan pengeluaran tidak prioritas tetapi dianggarkan cukup lumayan besar. Kendati tidak ingin menyebut secara terang SKPD mana saja yang melakukannya.
“Saya berharap segera evaluasi,” pintanya.
Bahkan ia sempat berniat, menyisiri anggaran belanja pada setiap SKPD, namun menurutnya hal itu tidak mungkin dilakukan.
Selain itu, Dhin menginginkan merubah pola konsultasi, dimana SKPD harus menyiapkan program-program prioritas yang bernilai besar. Kemudian, bersama Dewan mengajukan kepada Kementerian.
Dhin menginginkan meraih dana APBN sebanyak-banyaknya bagi Kalimantan Selatan.
“Kita tidak mungkin hanya berharap, menadahkan tangan tanpa kita juluk(mendorong ke atas pakai kayu),” ucapnya.
Dengan ketus pula ia berkata, “jika tidak ada yang bisa mengatasi SKPD, kami komisi 1,2 dan 3 siap aja bakuciak(berteriak),” tandasnya.
Menanggapi pernyataan ketus Wakil Ketua DPRD Kalsel, Sekda Pemprov Kalsel, Roy Razali Anwar menegaskan, masalah ini akan dievaluasi.
Dirinya minta secepatnya diinformasikan mana saja yang terlewatkan soal anggaran tidak prioritas. Karena kata Roy ini temuan yang harus kita tanggulangi bersama.
“Kita akan klarifikasi, jika mereka tidak bisa menyampaikan argumen secara benar, kita akan pangkas dan kita alihkan ke prioritas,” tegasnya.
Walau demikian diakui Roy, pihaknya mengakomodir pada APBD tahun 2021 beberapa SKPD yang mengajukan tambahan alokasi dana dengan jaminan meningkatkan PAD, 2 sampai 3 kali lipat.
“Intinya mengenai peningkatan PAD, sudah semaksimal mungkin kami lakukan,” tutupnya. (yon)
