BANJARMASIN,koranbanjar.net – Kebijakan zonasi sekolah membuat beberapa anggota DPRD Kalsel jadi gerah dan usulkan evaluasi. Karena hal ini, akhirnya beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Banjarmasin mengalami kekurangan murid.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Deddy Sophian mengatakan, kebijakan ini membuat anak didik yang kebetulan ingin masuk SMPN dan dekat dengan rumah tapi kebetulan tidak sesuai dengan zonasi kecamatan yang ada.
Deddy menyampaikan perlu ada evaluasi sistemnya terkait Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2019.
“Jadi harus ada perubahan aturan sistemnya dengan membuat aturan pembatasan berdasarkan zona kecamatan,” ujarnya Jumat (05/07/2019) di Banjarmasin.
Lebih lanjut ia menerangkan harusnya ditinjau ulang jarak PPDB itu sampai dimana batas yang ditentukan sistem zonasi tersebut, dan sosialisasikan juga bagaimana penggunaannya yang benar.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Banjarmasin Komisi IV lainnya Johansyah mengungkapkan zonasi ini perlu kajian lagi untuk selanjutnya.
Ia berharap pemerintah secepatnya memperbaiki kebijakan tersebut dan melengkapi atas kekurangan sarana beberapa SMPN itu.
“Kami juga menyarankan agar pemerintah tingkatkan anggaran demi meningkatkan kualitas sekolah yang ada,” tutup johansyah. (yon/dya)
