Ketua DPRD Kabupaten Banjar HM Rofiqi SH tampaknya mulai gusar dengan kinerja BPJS Kesehatan di Kabupaten Banjar. Ia malah menegaskan, supaya Pemkab Banjar evaluasi kerjasama BPJS.
MARTAPURA,koranbanjar.net – Kegusaran politisi dari Partai Gerindra itu cukup beralasan. Ia menyatakan, kerjasama layanan kesehatan yang terjadi tidak menguntungkan bagi Kabupaten Banjar.
“Justru merugikan karena tidak saling menuntungkan atau disebut mutual simbiosis,” katanya, waktu lalu kepada insan pers di Kabupaten Banjar.
Ia memberikan saran kepada Pemkab Banjar supaya kerjasama itu perlu dilakukan peninjauan kembali atau evaluasi. Apalagi, Pemkab Banjar bisa saja cukup dengan menjalankan Jamkesda untuk efektivitas dan efisiensi.
Kerjasama juga terjadi karena ikatan peraturan pemerintah supaya ikut BPJS melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Padahal, bagi dia hal itu merugikan Pemkab Banjar dan masyarakat Kabupaten Banjar.
Mengapa? Ia memberikan penilaian bahwa regulasi yang dipakai BPJS terlalu rumit dan berbelit untuk masyarakat. Pasien tidak ditanggapi langsung penanganan kesehatannya dan lambat ditangani. “Jadi, kerjasama itu perlu evaluasi,” katanya. (dya)
