DPRD Kotabaru melaksanakan rapat kerja dengan dinas terkait mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
KOTABARU, koranbanjar.net – Adapun rapat tersebut, bertujuan untuk menyingkronisasikan DTKS yang benar-benar valid, agar program-program bersumber dari APBN bisa mengalir ke masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis. Tak hanya itu ia juga mengatakan, selain program kesehatan, juga program pendidikan, semisal untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan beasiswa untuk sarjana,” kata Syairi, Kamis (4/11/2021).
Oleh sebab itu, sambung dia, mendapatkan program-program tersebut diperlukan kevalidan DTKS, salah satu menjadi sumber masyarakat mendapatkan pelayanan tersebut, dan DPRD mendorong semua pihak agar bisa.
“Baik di level desa, diteruskan ke operator di Dinsos. Supaya setiap bulan validasi DTKS bisa dilakukan,” ucapnya.
Sedangkan tentang keluhan yang disampaikan Dinsos, supaya memiliki server sendiri, ia dan anggota sepakat apabila anggaran murni 2022 tidak bisa masuk maka di perubahan tahun 2022 dapat diprioritaskan untuk realisasinya.
“Harapannya kecarutmarutan DTKS bisa diatasi. Terlebih pada dua bulan ke depan, Dinsos Kotabaru akan kedatangan 5 mahasiswa dari berbagai universitas yang diutus Kemensos,” imbuhnya.
Tak hanya itu, ikut serta mendata, memvalidasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan carut marut DTKS di Kabupaten Kotabaru.
“Intinya DPRD siap mensuport semua pihak, agar permasalahan DTKS benar-benar valid dan warga yang menerima bantuan orang yang memang berhak,”pungkasnya.(cah/dya)
