Dampak dari wabah Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar memprihatinkan di tahun 2019 ini, bila dibandingkan dengan 2018. Kendati mengalami kenaikan, namun menurun saat disandingkan pertumbuhannya dari tahun sebelumnya.
MARTAPURA,koranbanjar.net – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar memprihatinkan ini tidak terlepas dengan adanya wabah corona. Itu diketahui dari Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (14/4/2020) yang dilakukan dengan Video Conference Komisi II DPRD bersama Bagian Ekonomi Setda Banjar, tentang Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banjar Pasca Status Darurat Bencana Non Alam Covid 19.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II Pribadi Heru Jaya dan dihadiri anggota komisi, hadir langsung ke ruang video conference DPRD Kabupaten Banjar atau melalui aplikasi secara online di tempat kedudukan masing-masing anggota komisi II.
Rapat juga dihadiri langsung Ketua DPRD Kabupaten Banjar HM Rofiqi SH, sedangkan pihak Pemkab Banjar tampak hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Rusdi, Kabag Ekonomi Setda Banjar Rina.
Dibeberkan Anggota Komisi II, Saidan Pahmi, hasil RDP dengan eksekutif diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tahun 2019 yakni sebesar 4,54 %, angka ini menurun dari tahun sebelumnya yakni tahun 2018 yang mampu bertumbuh sebesar 5,01%.
“Berdasarkan beberapa variabel, pada awalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar diasumsikan tumbuh sekitar 4,5 s.d. 4,8 %,” tulisnya.
Namun, tambahnya lagi, keadaan pandemi covid 19 ini membuat asumsi pertumbuhan tersebut terjadi pergeseran, mungkin hanya bertumbuh berkisar 3,9 s.d. 4,1% apabila keadaan pandemi covid 19 ini berlangsung hingga 6-12 bulan.
Saidan Pahmi menyatakan, sektor dominan dari variabel pembentuk pertumbuhan ekonomi berasal dari bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan industri.
Jika lima sektor tidak terpengaruh kuat oleh pandemi covid 19 ini, Saidan yakin ekonomi Kabupaten Banjar tetap bertumbuh, walaupun angkanya tidak sebesar sebagaimana yang diasumsikan pada awal tahun.
Kebijakan daerah untuk mengurangi beban masyarakat bagi kalangan ekonomi lemah, akibat kebijakan pemberlakuan Status Darurat Bencana di Kabupaten Banjar, yang sedang disiapkan diantaranya pemotongan iuran PDAM hingga 50% untuk golongan tertentu, pemotongan retribusi pasar hingga 50%.
“Meskipun pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan kebijakan yakni pemotongan iuran PLN,” katanya.
Bagaimana ketahangan pangan Kabupaten Banjar? Saidan mengungkapkan, hasil rapat ini menyimpulkan ketersediaan pangan Kabupaten Banjar berdasarkn koordinasi antara berbagai stakeholder, mencukupi untuk kebutuhan kurang lebih 3 bulan ke depan.
Hanya saja, beberapa komoditas seperti gula pasir mengalami kenaikan antara Rp18.000 sampai Rp25.000 per kilogram. “Berbagai upaya telah dikoordinasikn untuk menambah pasokan gula agar harga stabil,” sebutnya. (dya)
