Perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin terhadap kaum difabel menuai banyak apresiasi dan dukungan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Apresiasi serta dukungan itu tentu tak lepas dari sosok kepemimpinan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Ia berhasil mencatat Banjarmasin sebagai kota pertama di Indonesia yang memiliki road map kota inklusi, sehingga Banjarmasin bisa didukung UNESCO secara langsung untuk mengembangkan program kota ramah inklusi.
Selain UNESCO, Banjarmasin juga bekerja sama dengan Kota Kita Surakarta, Kaki Kota Banjarmasin, Global Disability Inovation Hub, University College London, dan GIZ Germany dalam mewujudkan Kota Banjarmasin Inklusif.
Kota seribu sungai itu juga didapuk sebagai tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi Wali Kota untuk Kota Inklusif ke-8 Apeksi.
Di samping itu, Banjarmasin menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memenangkan Global Urban Mobillity Challenge 2019 di Leipzig City, Jerman. Atas raihan penghargaan tersebut, Banjarmasin juga mendapat bantuan Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI) sebesar Rp 2 miliar untuk pembangunan infrastruktur kota Inklusi bersama 9 kota lain dari seluruh dunia.
“Hingga hari ini kita masih mencoba terus melaksanakan kebijakan berkesesuaian dengan road map kota inklusi itu,” ungkap Ibnu, kemarin.
Sebagai kerja nyata, saat ini Pemko Banjarmasin telah membangun infrastruktur ramah bagi penyandang disabilitas. Seperti pembangunan trotoar ramah difabel, hingga sarana dan prasarana khusus ramah difabel di berbagai perkantoran pemerintah.
Hal itu di antaranya dapat dilihat pada pembangunan pedestrian di sepanjang jalan Belitung, sepanjang Jalan A Yani kilometer 2 hingga 6, serta pembuatan toilet untuk kaum difabel.
Ada pula kampung inklusi yang dibangun di tingkat kelurahan. Sedangkan di linngkungan pendidikan, sudah ada puluhan SD dan SMP berbasis inklusi yang dilengkapi angkutan umum gratis untuk para difabel.
Dikatakan, ada tiga aspek dalam pembangunan kota ramah difabe di Banjarmasin, yakni regulasi, penyediaan dalam layanan publiknya, dan penerimaan dari masyarakat. (ags/dny)
