BANJARMASIN, KORANBANJAR.NET – Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel tahun 2015, jumlah penyandang disabilitas (cacat fisik) yang ada di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Pada tahun 2014, penyandang disabilitas di Kalsel berjumlah sebanyak 19.292 jiwa, dan hal ini terjadi hampir di 13 kabupaten atau kota. Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan daerah yang memiliki angka terbanyak penyandang cacat fisik, yakni sebanyak 6.120 jiwa, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 180 jiwa.
Hal ini dijelaskan oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Zulfa Asma Vikra, melalui sambutannya yang disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel di gedung DPRD Kalsel, Senin (20/8) tadi.
Meski mengenai hak-hak dan perlindungan penyandang disabilitas telah diatur dalam Perda No 17 Tahun 2013, namun, dikatakan Zulva, ragam disabilitas yang diatur dalam perda tersebut saat ini sudah tidak relevan lagi. Sebab, Perkembangan akan ragam disabilitas sudah sangat pesat, sehingga perlu ada penyesuaian dalam peraturannya.
Ia menyebutkan, Perda No 17 Tahun 2013 belum mencantumkan ragam disabilitas mental dan intelektual sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Oleh karena itu, mewakili usulan Komisi IV tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas, Zulva berharap, Pemerintah Provinsi Kalsel dapat mewujudkan hak konstitusional masyarakatnya, khususnya para penyandang disabilitas.
“Agar peran tersebut optimal dan sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat,” ujarnya. (al/dny)
