BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Alih-alih mendapat penambahan kuota, wilayah Kalsel malah mengalami penurunan kuota BBM dan Bahan Bakar Gas (BBG) pada elpiji 3 kg dari pemerintah pusat. Seperti pada tahun 2015 lalu, subsidi gas pada elpiji 3 kg berjumlah Rp 29 triliun, kemudian pada tahun 2016, mengalami penurunan anggaran dengan jumlah hanya Rp 20 triliun.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, mengaku pihaknya telah membahas permasalahan ini.
“Kita sudah membahas masalah ini di rapat badan anggaran dengan pemerintah pusat tentang subsidi, terutama subsidi gas 3 kg,” ungkap Tamliha kepada wartawan, saat berada di Hotel Golden Tulip, Banjarmasin, Sabtu (24/11/2018).
Selama ini, Tamliha mengatakan, parameter orang miskin di Indonesia tidak memiliki standar yang sama. Menurut Menteri Bappenas, disebutkan Tamliha, orang miskin di Indonesia berjumlah 11,8 juta orang, sedangakan menurut Menteri Sosial, orang miskin di Indonesia berjumlah 15 juta jiwa. Demikian juga dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengatakan orang miskin di Indonesia berjumlah 28,2 juta jiwa.
“Bagaimana ini bisa berbeda, yang mana yang mau kita pakai sebagai rujukan,” katanya.
Menyinggung PNS dan aparatur desa yang memiliki penghasilan honor 1,5 juta per bulan, Tamliha menyatakan, para pegawai pemerintahan tersebut tidak boleh membeli dan menggunakan gas subsidi 3 kg sesuai dengan surat edaran gubernur.
“Namun pada kenyataannya, setelah kita cek ke lapangan, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Gubernur. Mereka tetap membeli gas ukuran 3 kg. Ada juga seorang perempuan yang menghadiri acara perkawinan dengan memakai perhiasan dari pergelangan sampai hampir mendekati siku, mobilnya mewah, tapi ternyata beli elpiji yang ukuran 3 kg,” papar Tamliha.
Menurutnya, hal ini bisa saja dihentikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), namun cara penjualan gas elpiji 3 kg bersubsidi dengan sistem distribusi terbuka seperti saat ini, membuat siapa saja bisa membelinya.
“Coba kalau dengan distribusi tertutup, maka mereka yang punya kartu PKH saja yang hanya boleh membeli gas elpiji 3 kg,” tandasnya.
Untuk kedepannya, Tamliha berharap, pemerintah bisa mengembalikan anggaran untuk subsidi minyak dan gas di Kalimantan, agar anggaran kuota minyak dan gas di Kalimantan bisa dikembalikan seperti semula. “Malah kalau perlu ditingkatkan,” harapnya. (al/dny)
