BANJARMASIN, KORANBANJAR.NET – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel kali ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD 2017, Kamis (12/7).
Dalam tanggapan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan, dikatakan, meski langkah konstitusional untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD 2017 sudah dilaksanakan dengan disetujuinya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 oleh DPRD Provinsi Kalsel, namun bukan berarti hal itu merupakan akhir dari tugas dan kewajiban dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD.
Lebih lanjut, Rudy Resnawan menyampaikan, tentang apa saja yang terkait dengan pelaksanaan APBD yang disampaikan pada lembaga legislatif, baik dalam bentuk saran, koreksi dan rekomendasi, akan sangat selalu diperhatikan. Mengingat hal itu akan sangat memperbaiki penentuan kebijakan dalam berbagi program serta kegiatan untuk melaksanakan APBD 2018 dan tahun-tahun berikutnya.
“Dengan telah ditetapkannya persetujuan DPRD Provinsi Kalsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017 ini, berarti kita telah menyelesaikan lagi satu tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalsel,” kata Rudy.
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017 yang telah disetujui bersama ini, sebut Rudy, akan disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.
“Semoga kemitraan dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang sudah berjalan dengan baik ini akan terus terpelihara dalam kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Di akhir sambutan gubernur, dibacakan Rudy, dengan memperbaiki apa yang masih kurang dalam APBD 2017, maka pada tahun 2108 dan berikutnya diharapkan akan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. “Sehingga harapan kita untuk meraih laporan keuangan daerah dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kita wujudkan setiap tahun anggaran berikutnya,” ucap Rudy. (leo/dny)
