MARTAPURA, KORANBANJAR.NET – Terkait soal bantuan pembangunan wc komunal yang dianggap warga pekauman tidak memprioritaskan pembangunan di jalur hijau, Camat Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Syaifullah Effendi, mengatakan setiap pembakal mempunyai kebijakan tersendiri yang sesuai keadaan dan kebutuhan.
“Kan di Pekauman Dalam itu ada orang yang mungkin kurang mampu, yang mana mereka menebeng wc, nah jadi yang seperti itu mungkin yang didahulukan oleh pembakal, bukan berarti mendudikan atau meniadakan untuk yang lain, tidak, tapi ada hal-hal yang sifatnya lebih penting untuk didahulukan,” jelas Camat kepada koranbanjar.net.
Memang, lanjutnya, bupati menghendaki WC apung itu ditiadakan, namun itu dilakukan secara bertahap melalui proyek-proyek yang dikelola oleh PUPR.
“Melalui DAK (alokasi dana khusus), Sharing dan DD (dana desa), jadi kalau dana itu belum keluar maka WC itu belum dibongkar, sebab kalau dibongkar dulu namun dana belum ada, kan tidak bisa, kasian mereka,” jelasnya.
Terkait bagaimana mengelola dana desa, Effendi mengatakan pihaknya sudah memberikan wejangan atau pembinaan kepada setiap pembakal tiap bulannya saat Rakor.
“Bahkan kita turun ke desa-desa untuk memberikan pembinaan, jadi jika ada hal-hal yang sedikit saja meriak maka akan segera kita musyawarahkan,” tutupnya. (dra)
