Maraknya pelansir dalam menjalankan aksinya pada setiap SPBU menyebabkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium mengalami kelangkaan atau kekosongan.
BANJARMASIN, koranbanjar.net –
Dugaan ini dihamparkan oleh puluhan massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), diketuai Pemuda Islam Kalimantan (PIK) di depan Kantor DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (10/8/2020)
“Kedatangan kami kesini terkait kelangkaan premium, hampir semua SPBU di Kalimantan Selatan mengalami kekosongan dan bertuliskan selalu habis, namun setelah saya amati, banyak para pelansir tetap dilayani, ada apa ini,” teriak Bram salah satu Koordinator Aksi.
Sementara lanjut Bram, masyarakat yang ingin membeli Premium (Bensin) selalu dikatakan habis atau kosong. Kondisi ini lebih banyak terjadi di wilayah Hulu Sungai seperti Kandangan, Rantau , Barabai hingga Tanjung.
“Apakah Bensin ini setelah didrop di SPBU kemudian dibeli oleh pengumpul atau pelansir lalu dijual ke perusahaan – perusahaan, bahkan di kawasan Bati – Bati kondisinya pun sama, parahnya SPBU mengetahui bahwa pelansir tidak diperbolehkan, tetapi masih bisa membeli BBM untuk keuntungan pribadi,” cetusnya.
Bram membeberkan, pada tahun sebelumnya, ada 6 buah SPBU di Banjarmasin pernah tersandung hukum bahkan ditangkap. Namun sama sekali tidak membuat efek jera pada SPBU yang lain.
“Jadi kepada Dewan Kalsel khususnya Komisi III yang membidangi, apakah karena kuota dari Pertamina yang kurang atau ada sisi lain yang kami tidak ketahui,” duganya.
Lanjut, sebelumnya massa berdemo di depan Kantor Pertamina di Jalan Lambung Mangkurat, namun dari pihak Pertamina mengatakan bukan wewenang untuk memberikan jawaban, sebab hanya Divisi Marketing.
Ditambahkan Ketua PIK Kalsel, H.Muhammad Hasan atau yang kerap dipanggil H.Hasan, bahwa meminta Komisi III segera memanggil pihak Pertamina atas terjadinya kelangkaan Premium hampir di seluruh SPBU di Kalsel.
“Kami minta Dewan segera gelar pertemuan Dengar Pendapat terhadap Pertamina, karena di SPBU masih banyak yang antri, khawatirnya ada yang memprovokasi sehingga terjadi hal – hal yang tidak diinginkan,” tutur Hasan.
Menanggapi laporan ini, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Syahrujani mengatakan sangat mengapresiasi tindakan kritisi dari PIK beserta LSM lainnya.
“Kami akan laksanakan apa yang diinginkan oleh kawan – kawan LSM seperti yang disampaikan H.Hasan tadi, kami akan gelar Dengar Pendapat dengan Pertamina, namun kami berharap jaga situasi dan kondisi agar tetap aman, damai,” harap Syahrujani.
Sementara Karli Hanafi saat mendampingi Syahrujani, mengaku Komisi III selalu memonitor dan mengawasi kinerja BUMN tersebut.
“Sebetulnya kami rutin melakukan pengawasan dan pengontrolan, namun begitulah selalu dan selalu terjadi, segera nanti kami minta klarifikasi dari pihak terkait, demikian terima kasih,” tandas Politisi Golkar ini.(yon)
