oleh

Kepala BPBD Kalsel: BPBD Kabupaten sudah Kewalahan Tangani Karhutla

BANJARBARU,KORANBANJAR.NET – Meski sudah bersinergi dengan sejumlah pihak seperti TNI, Polri, Manggala Agni, Damkar, hingga masyarakat, tetapi diakui Kepala Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, Wahyuddin, masing-masing BPBD Kabupaten atau Kota yang ada di Kalsel tidak bisa menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sepenuhnya.

Bukan tanpa alasan, dijelaskannya, hal itu disebabkan karena sejumlah titik api pada karhutla di beberapa daerah seringkali terjadi pada lokasi yang sulit dijangkau.

“Maka diserahkan kepada BPBD Provinsi untuk mengirimkan helikopter water boombing yang didatangkan dari BNPB Pusat untuk mengatasi wilayah-wilayah karhutla yang tidak bisa dijangkau oleh satgas darat,” ucap Wahyuddin, saat ditemui koranbanjar.net di kantornya, Jumat (28/9) siang tadi.

Dirinya membeberkan, saat ini sudah ada 7 unit helikopter didatangkan dari BNPB Pusat untuk menanggulangi karhutla yang sudah sekitar sebulan terakhir ini sering terjadi pada beberapa daerah di Kalsel hingga menyebabkan timbulnya kabut asap di hampir setiap pagi di wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Wahyuddin menambahkan, 6 helikopter dari BNPB Pusat tersebut digunakan untuk water bombing, sedangkan 1 unit lainnya digunakan khusus untuk patroli karhutla.

Namun, kendati sudah dimobilisasi dengan 7 helikopter, masalah waktu dan jarak nampaknya saat ini masih menjadi permasalahan bagi pihak BPBD Kalsel dalam menanggulangi karhutla.

“Untuk wilayah daerah luar Banjarbaru saat ini, helikopter water boombing hanya dapat membantu pada pagi hari saja, karena siang harinya harus kembali ke Bandara Syamsudin Noor untuk istirahat. Kemudian baru dilanjutkan pada sore harinya, namun hanya untuk wilayah di sekitaran Banjarbaru saja,” terangnya.

Menurut pria yang akrab disapa Ujud ini, selain dikarenakan faktor musim kemarau, penyebab sering terjadinya karhutla saat ini juga diperparah dengan bersamaannya waktu pembukaan lahan.

Oleh karena itu, diakuinya kembali, pihak BPBD di kabupaten setempat sudah cukup merasa kewalahan dalam menanggulangi karhutla yang terjadi di kawasan Martapura Barat, Kabupaten Tapin dan pada wilayah Nagara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), yang saat ini telah menjadi wilayah terparah rawan karhutla.

Tak dipungkirinya, ketidaksanggupan penanggulangan karhutla secara menyeluruh di tiga wilayah paling rawan karhutla tersebut, salah satunya disebabkan oleh kurangnya anggaran dari masing-masing pihak BPBD setempat.

“Tiga wilayah tersebut cukup bermasalah, sehingga BPBD Kabupaten kewalahan. Hal itu dikarenakan potensi personil, peralatan, serta anggaran yang terbatas, kemudian diperparah lagi dengan kondisi yang hampir setiap hari terjadi karhutla akibat pembukaan lahan,” akunya. (maf/dny)

Komentar

Dari Rubrik Pilihan: