BANJARMASIN, KORANBANJAR.NET – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel) didemo oleh sekelompok massa yang mengatas namakan Parlemen Kalsel, Rabu (6/2) sekitar pukul 11.00 Wita.
Kedatangan Parlemen Kalsel yang terdiri dari gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut diterima oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel, Munaji SH, Asisten Intelejen (Asintel) Kejati, M Hidayat SH MH dan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati, Makhfujad.
Dalam orasinya, massa mendesak Kejati dan Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang hingga saat ini belum terselesaikan.
“Kami menuntut kepastian dan perkembangan dari kasus-kasus korupsi yang hingga saat ini tidak ada kepastiannya,” ujar salah seorang peserta aksi unjuk rasa dalam orasinya.
Menurut juru bicara aksi, Rizal, pihaknya menyampaikan tuntutan penyelesaian enam kasus korupsi.
“Kasus-kasus itu antara lain dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Kalsel tahun 2015 senilai Rp7 Miliar dan dugaan korupsi bantuan sosial jilid II lingkup Pemprov Kalsel tahun 2010 senilai Rp27,5 Miliar,” ujarnya.
Selain itu, dugaan korupsi proyek Gedung Sarana Rehabilitasi IPWL Kalsel senilai Rp5,9 Miliar, dugaan korupsi APBD Kabupaten Balangan tahun 2016 senilai Rp 14 Miliar dan tahun 2017 senilai 74 Miliar serta dugaan korupsi proyek optimalisasi jaringan pipa air baku tahun 2016 senilai 75 Miliar.
Menanggapi tuntutan peserta aksi, Aspidsus Kejati Kalsel, Munaji mengatakan, pihaknya untuk sementara belum bisa memberikan keputusan.
“Berkas kasus-kasus yang sudah ditangani, sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI,” katanya.
Munaji berjanji, akan meyampaikan aspirasi Parlemen Kalsel kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalsel untuk ditindak lanjuti. (al/ndi)
