BANJARMASIN, koranbanjar.net – Permasalahan sosial kemiskinan adalah masalah yang sangat mendesak dan memerlukan langkah-langkah penetapan dan penanganan secara sistematik dengan dukungan yang kuat dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerag (SKPD), komponen masyarakat, wartawan, tokoh masyarakat dan para pendamping serta masyarakat miskin itu sendiri.
Semua tenaga pendamping harus melakukan verifikasi dan validasi data, karena masih banyak masyarakat miskin dan rentan miskin yang tidak terdata melalui Basis Data Terpadu.
Pernyataan tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalsel, Adi Santoso dalam sambutannya di acara Program Fakir Miskin (PFM) Dinsos Kalsel yang dilaksanakan di Hotel Rodhita Banjarmasin, Rabu (25/4).
Sementara kepada koranbanjar.net, Adi mengatakan, mengenai penggolongan warga miskin dan warga rentan miskin harus sesuai dengan verifikasi dan validasi data di lapangan yang dilakukan oleh tenaga pendamping.
“Dicek dulu datanya, apakah masih tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin. Apabila sudah dianggap sejahtera dan mampu, maka harus siap untuk di drop keluar dari Basis Data Terpadu,” pungkas Adi. (leo/dny)
