Buramnya(tidak jelas) insentif perawat Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Ulin, dimana hingga saat ini belum terbayar, Dewan Perwakilan Daerah(DPD) RI, Habib Zakaria Bahasyim akan temui Direktur Utama, dr. Suciati.
BANJARMASIN, KoranBanjar.Net – Maksud Senator Kalsel ini, ingin mempertanyakan, mengapa dan apa sebabnya hingga sampai sekarang insentif garda terdepan Covid-19 di rumah sakit milik Pemprov Kalsel itu belum dikeluarkan.
“Kita akan menemui Ibu Suci, mengoordinasikan hal ini, mengapa dan apa sebabnya, sebelumnya kami juga sudah pernah menghubungi beliau lewat telepon menanyakan persoalan yang sama,” ujarnya kepada KoranBanjar.Net, saat ditemui di rumahnya, Jalan Landasan Ulin KM 22 Kota Banjarbaru, Sabtu (20/6/2020).
Dikatakan Pemilik Majelis Taklim Anwarul Mustofa Kalsel ini, keputusan terkait insentif ada di Inspektorat Provinsi.
“Ibu Suci mengatakan mengenai insentif ini keputusannya ada di Inspektorat Provinsi,” tuturnya.
Usut punya usut, ternyata diduga adanya tarik ulur antara pihak rumah sakit dengan para tenaga perawat pasien Covid-19.
Dimana para pahlawan berpakaian layaknya astronot ini ditugaskan 5 hari kerja, dan 2 hari mendapatkan jatah istirahat. Keinginan pihak rumah sakit, insentif dihitung hanya saat bekerja, sedangkan waktu istirahat tidak dimasukan.
“Bagi kita tidak setuju hal demikian, sebab waktu dua hari istirahat ini adalah untuk memulihkan kondisi agar imun tubuh terjaga, serta selalu fit dalam melaksanakan tugas,” terangnya.
Jadi menurut Habib biasa dirinya dipanggil, waktu 2 hari istirahat termasuk proses pekerjaan itu sendiri.
Namun rupanya bertolak belakang dengan beleid yang diinginkan pihak manajemen rumah sakit pusat rujukan Covid-19 di Kalsel ini.
“Mereka (rumah sakit) menghendaki, yang 2 hari off tidak dihitung, hanya 5 hari kerja saja,” tambahnya.
Kondisi inilah yang menjadi perdebatan diantara kedua belah pihak, apakah insentif akan dibayar full atau separuh.
Oleh sebab itu, Zakaria Bahasyim meminta Komisi IV DPRD Kalsel, segera mendesak Inspektorat untuk menyelesaikan masalah insentif yang menjadi dilema bagi perawat Rumah Sakit yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 2 Banjarmasin ini.
“Kita minta Komisi IV DPRD Kalsel segera mendesak Inspektorat menyelesaikan masalah ini, jangan dibiarkan berlarut-larut,” tandasnya.(yon)
