Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR RI menjadi Undang-Undang (UU) lewat rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020), menuai protes dari berbagai kalangan mahasiswa, termasuk para mahasiswa di Banjarmasin yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Para mahasiswa menilai pengesahan UU tersebut terlalu terburu-buru, terutama saat situasi pandemi Covid-19 sekarang ini.
“Hari ini adalah bentuk kekecewaan kita terhadap disahkannya RUU Omnibus Law,” kata Koordinator Wilayah BEM se Kalsel, Ahdiat Zairullah, usai acara konsolidasi di depan KNPI Kalsel, Selasa (6/10/2020).
Dia menyampaikan, pihaknya akan melakukan aksi turun ke jalan atau demonstrasi pada Kamis (8/10/2020) hari ini, untuk mendesak DPRD Kalsel bersurat ke Presiden Joko Widodo agar bisa membatalkan UU Omnibus Law.
“Tuntutan kita sederhana, yakni meminta DPRD Kalsel menyurati atau meminta kepada presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan perpu (supaya membatalkan UU Omnibus Law),” ujarnya.
Pria yang berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin itu menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka mereka terus melakukan aksi di DPRD Kalsel. “Pokoknya kita akan menduduki DPRD sampai perpu itu keluar,” tegasnya.
Sementara terkait izin aksi di tengah pandemi dari kepolisian, dia mengatakan mahasiswa tak mau peduli. Intinya, ujar dia, mahasiswa sudah memberi tahu rencana aksi tersebut.
“Konstitusi menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Apapun dikatakan dari pihak keamanan dan sebagainya, kita akan tetap turun. Hari ini DPR ngeyel, jadi kita juga akan ngeyel turun ke jalan, sampai kita didengarkan,” ucapnya.
Dia memperkirakan, aksi pada Kamis hari ini diikuti ratusan mahasiswa, dan dilaksanakan di halaman kantor DPRD Kalsel. “Melihat hari ini saja antusiasnya sangat besar, kita perkirakan 300 sampai 500 orang akan berhadir,” pungkasnya. (ags/dny)
