Religi  

Gas Elpiji Mulai Langka, Tagihan Listrik Tanpa Kompromi, Komisi II; Pertamina dan PLN Harus Bijak!

Gas elpiji mulai langka dan tagihan listrik tanpa kompromi, keadaan ini mengundang keprihatinan dari Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.Gusti Abidinsyah.

KALSEL, koranbanjar.net – Di tengah musibah banjir seperti sekarang di Kalimantan Selatan, kondisi masyarakat khususnya di Kabupaten Banjar mulai sangat memprihatinkan.

Selain menghadapi persoalan rumah terendam, kebutuhan pokok yang terbatas, kini persoalan baru mulai muncul. Dikabarkan, gas elpiji untuk wilayah Sungai Tabuk, Gambut dan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar mulai langka. Selain itu, tagihan listrik dari pihak PLN kerap tanpa kompromi.

“Saya baru mendapatkan kabar dari masyarakat di Sungai Tabuk, gal elpiji sudah mulai langka. Padahal, banyak masyarakat di sana yang menampung pengungsi banjir. Ini harus menjadi perhatian pihak Pertamina. Tolong dibantu masyarakat yang terdampak banjir, kasihan mereka. Sudah mengalami banjir, kemudian gas elpiji lagi yang langka,” ujar Abidinsyah saat menghubungi koranbanjar.net siang ini.

Kalau gal elpiji langka atau susah dicari, sambungnya, lantas bagaimana masyarakat memasak atau untuk kebutuhan lain. “Apakah masyarakat harus menggunakan kayu bakar, sedangkan saat banjir seperti ini semua terendam. Saya harap pihak Pertamina harus bijak melihat persoalan ini. Lakukan pemantauan di pasar-pasar, apa penyebab gas elpiji mulai langka di wilayah Sungai Tabuk dan sekitarnya,” ungkapnya.

Ditambahkan, informsi yang dia terima dari warga Sungai Tabuk, warga sudah berkeliling mau membeli gas elpiji dari Sungai Tabuk hingga ke Landasan Ulin. Namun semua pangkalan yang menjual, rata-rata tidak punya stok. Sebagian lainnya pangkalan banyak yang tutup. “Warga yang mencari gas elpiji tadi, sudah enam hari ini menampung pengungsi sebanyak 20 orang,” katanya.

Gusti Abidinsyah.
Gusti Abidinsyah.

Selain persoalan gas elpiji, ujar politisi dari Partai Demokrat ini, dia juga mengingatkan kepada pihak PLN agar lebih bijaksana melihat persoalan yang tengah dihadapi para korban banjir. Jangan sampai para korban banjir yang sudah kesulitan dibebani dengan tagihan listrik yang tidak mau kompromi.

“Biasanya, pelanggan listrik yang tidak bisa membayar, akan disanksi pemutusan secara sepihak. Nah, saya khawatir, para korban banjir ini kan banyak yang tidak bisa melakukan aktivitas rutin, termasuk menjalankan usaha. Jangankan memikirkan bayaran tagihan-tagihan, memikirkan isi perut dan keadaan rumah aja mereka butuh bantuan. Oleh sebab itu, saya sarankan kepada pihak PLN agar bisa menginventarisir korban yang terdampak banjir, kemudian berikan kebijakan khusus kepada mereka agar tetap bisa menikmati listrik, jangan asal putus,” ungkapnya.

Mengapa dia mengingatkan kedua BUMN tersebut, karena kedua BUMN itu merupakan mitra dari Komisi III.(sir)