Belum lama tadi DPRD Kabupaten Banjar dan Pemkab Banjar melakukan evaluasi bersama terhadap penanganan banjir dan pasca banjir melalui rapat koordinasi.
BANJAR,koranbanjar.net – Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar HM Rofiqi didampingi Wakil Ketua H Ahmad Rizani Anshari dan H Ahmad Zacki Hafizie.
Saran dan masukan diberikan para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar, diantaranya oleh Irwan Bora yang menyatakan, agar bantuan tidak menumpuk pada satu tempat saja.
Anggota legislatif lainnya, Marbawi menyebutkan kurangnya inisiatif sekolah dan instansi dibuka untuk tempat penampungan pengungsi.
“Tampaknya relawan lebih berperan semisal di posko dan dapur umum. Kita berikan apresiasi terhadap para relawan,” ucapnya, yang juga sarankan seluruh mobil dinas supaya bisa dipakai untuk bantu balik para pengungsi.
“Pasca banjir ini perlu koordinasi instansi pertanian, ketahanan pangan, perindustrian dan perdagangan,” kata Marbawi.
Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Helda menambahkan dilakukannya pengadaan peralatan dapur untuk setiap kecamatan.
Pimpinan mulai ketua dan dua wakil ketua yang hadir juga sampaikan pendapat perihal penanganan banjir dan evaluasi.
Wakil Ketua Zacki Hafizie menegaskan, forum rapat koordinasi dilaksanakan bukan untuk menghakimi para eksekutif atau instansi lingkup Pemkab Banjar yang berwenang menangani bencana banjir.
“Sudah maksimal tangani banjir namun kita perlu melakukan evaluasi ke depannya agar menjadi lebih baik,” katanya.
Hasil rangkuman dia. Pertama, lemahnya koordinasi. Ini karena sarana komunikasi yang terbatas dan minim. Sehingga, misalnya perlu alat komunikasi efektif sperti handie talkie (HT).
Kemudian, lanjut Zacki, kita masih kekurangan sarana prasarana seperti perahu, perahu karet, alat masak dan tenda
“Sisi lainnya belum ada data statistik sehingga bantuan yang disalurkan kadang tidak sesuai. Misal ada kecamatan tertentu banyak dapat bantuan,” katanya.
Belum lagi adanya ego sektoral karena tidak ada koordinasi yang baik.
“Terakhir, adalah transparansi. Misal transparan bantuan diterima dan disalurkan kepada warga terdampak banjir,” cetus dia.
Bagaimana tanggapan eksekutif? Asisten I Bidang Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Banjar H Masruri mengakui memang masih lemahnya Pemkab Banjar dalam penanganan banjir.
“Tapi, mari kita bersinergi bersama-sama menanganinya,” kata Masruri.
Masruri yang memimpin kehadiran dan juru bicara eksekutif dalam rapat koordinasi juga menyampaikan, agar adanya dibuatkan perda penanggulangan bencana di Kabupaten Banjar.
“Ada dan perlu dibuat perda penanggulangan bencana,” imbau dia. (dya)
