Divisi Hukum (Divkum) Paslon H2D (Denny-Difri), Jurkani menyatakan dengan tegas, Minggu (20/12/2020), penggalangan dana (donasi) adalah atas keinginan dan kepedulian relawan bersama masyarakat banua sendiri yang menginginkan perubahan kepemimpinan.
BANJARMASIN,koranbanjar.net – Jurkani menyatakan pula dengan tegas, penggalangan dana tersebut bukan kemauan Denny Indrayana maupun Difriadi, tapi atas inisiatif tim H2D bersama simpatisan.
Adapun maksud dan tujuannya, Jurkani merinci, untuk biaya transportasi pesawat, akomodasi hotel, konsumsi para saksi, investigasi bukti-bukti, biaya persiapan dokumen sidang, termasuk biaya materai, biaya lawyer, serta saksi ahli selama berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Donasi ini akan ditutup pada Maret 2021 selesai sidang MK, setelah ada putusan. Jadi ada batas waktunya,” ucapnya.
Diterangkan, pada batas waktu yang sudah ditentukan, berapa uang yang terkumpul akan diumumkan secara transparan melalui media massa maupun media sosial.
“Nanti akan diumumkan langsung oleh Profesor Denny, secara terbuka dan transparan. Kita hanya memerlukan sesuai kebutuhan, kalaupun ada sisanya akan kita sumbangkan kepada yang berhak menerima, seperti fakir miskin, anak telantar, panti asuhan,” beber Jurkani sembari menyebut donasi yang masuk hingga saat ini sudah berjumlah Rp70.000.000.
Sementara itu, Legislator Dewan Kalsel Fraksi Partai Golkar, Hasanuddin Murad mengkiritik tajam upaya penggalangan donasi tersebut.
Anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan yang kemudian baru duduk di Komisi III ini, mengaku tak sepemikiran dengan Denny Indrayana yang menyatakan penggalangan donasi tersebut merupakan salah satu bentuk pendidikan politik kepada masyarakat.
“Saya menilai langkah donasi paska pilkada ini tidak tepat. Dan itu lebih seperti mob politik,” ujar Hasanudin Murad kepada wartawan, Senin (21/19/2020).
Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini meyakini dana donasi yang terkumpul bukan menjadi alasan utama, melainkan untuk menkonsolider 800.000 para pendukung H2D
Sehingga menurutnya, langkah tersebut justru bisa secara tidak langsung berpotensi menaikkan suhu politik Kalsel di mana kondisi masyarakatnya kini sudah terjaga aman serta tenteram usai pilkada.
“Ini bisa saja menikam luka-luka pendukung yang merasa kalah dibangkitkan lagi lukanya, pada akhirnya tidak selesai setelah proses pelaksanaan penghitungan suara,” tegas Hasanudin Murad.
Mantan Bupati Batola 2 periode ini berharap, tensi politik yang sepertinya terus dipelihara meski Pilkada sudah lama berlalu seperti yang terjadi di DKI Jakarta tidak terjadi di Kalsel.
Karena itu imbuhnya, masing-masing pihak terkait, sebaiknya lebih fokus pada langkah dan prosedur sengketa yang memang diakomodir peraturan perundang-undangan.(yon)
