MARTAPURA, KORANBANJAR.NET – Para kader Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Banjar yang menamakan dirinya Gerakan Muda Aswaja Kabupaten Banjar, deklarasikan dukungannya terhadap Capres-Cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf.
Deklarasi tersebut dilakukan pada momentum Istighosah Kubro dan Tahlil Nasional dalam rangka Harlah NU ke-96 serta peringatan Isra dan Mi’raj, di RTH Alun-alun Ratu Zalecha, Martapura, Minggu (24/3/2019) sore.
Deklarasi dipimpin Ketua Tanfiziah Pengurus Cabang (PC) NU Kabupaten Banjar Rusniansyah Marlin, usai istighosah kubro. Usai gelar deklarasi, Ketua Gerakan Muda Aswaja, Wahyu Pratama mengatakan deklarasi Jokowi-Ma’ruf merupakan keinginan dan harapan bersama.
Menurut Wahyu, dengan menentukan pilihan pada pilpres mendatang akan menentukan masa depan di lima tahun ke depan.”Dengan deklarasi paslon 01 ini besar harapan kami, agar ke depan bisa mengakomodir keinginan para Generasi Muda Aswaja. Karena kami mengharapkan pemimpin yang baik dari yang terbaik, untuk memimpin negara ini,” terangnya.
Deklarasi kader NU Kabupaten Banjar terhadap patahan ini ternyata tidak serta merta mendapat dukungan dari warga NU sendiri, salah satunya Jamil warga Martapura yang turut berhadir di acara itu mengatakan, deklarasi tidak pada waktu tepat.
“Seharusnya pendeklarasian ini jangan lah dibarengi dengan peringatan Harlah NU, karena secara tidak langsung bahkan mungkin secara langsung menggabungkan NU dengan kegiatan politik,” tuturnya kepada koranbanjar.net di sela-sela pelaksanaan peringatan Harlah NU.
Sementara Ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Banjar Rusniansyah Marlin menyebut deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf marupakan hal biasa dan wajar.
“Karena sebagai para tetua sudah sepatutnya mengarahkan para kaum muda untuk memilih pemimpin yang tepat, sehingga aspirasi yang ingin disampaikan NU dapat tersalurkan,” ujarnya kepada koranbanjar.net usai deklarasi.
Disinggung soal NU yang sekarang terjun dalam dunia politik, Marlin tak menampik hal tersebut, menurutnya NU memang tidak boleh berpolitik namun tidak untuk anggotanya.
“Memang benar, NU tidak boleh berpolitik karena NU adalah Lembaga atau organisasi yang tidak memiliki hak suara. Kalau yang memiliki hak suara adalah anggotanya,” katanya. (fia/dra)
