Para pembakal atau kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Banjar, memberikan dukungan kepada Bawaslu Kabupaten Banjar dalam upaya preventif atau pencegahan sejak dini terhadap terjadinya money politic, dengan menyatakan anti dan menentang politik uang alias money politic.
BANJAR,koranbanjar.net – H Muhammad Gazali selaku Ketua Apdesi Kabupaten Banjar menegaskan, sangat mendukung langkah yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banjar adanya pencegahan preventif money politic dan penegakan hukum dalam proses perkara dugaan money politic.
Tujuannya, agar Pilkada 2020 terutama Pilgub Kalsel dan Pilkada Banjar ke depan benar-benar berlangsung Luber (langsung umum bebas rahasia) dan Jurdil (jujur adil) terbebas dari praktek kotor money politic dan terjaganya netralitas pihak terkait.
“Terkadang kita mengartikan money politic dengan politik uang, padahal bukan hanya berupa uang tapi juga barang yang tujuannya mempengaruhi pilih masyarakat atau pemilih untuk mencoblos,” katanya kepada koranbanjar.net.
Ditemui Kamis (3/12/2020) siang, Gazali mengingatkan Kota Martapura secara khusus dan Kabupaten Banjar pada umumnya, dikenal sebagai Kota Serambi Mekkah dan Kota Santri. Maka, bila melakukan hal berbau money politic tentu pelaku dan penerima secara moral sangat buruk.
“Kita ingin pemimpin terpilih yang bersih dengan tidak ada embel-embel KKN di belakangnya. Sebab, terpilih karena money politic, dipastikan ingin mengembalikan modal dari money politic,” cetus dia.
Malahan, ada kekhawatiran Tupoksi sebagai kepala daerah tidak akan terarah dalam kepentingannya terhadap masyarakat tapi lebih mementingkan individu dari diri pribadi.
Jadi, kalalu tidak sekarang warga Kabupaten Banjar memilih pemimpin yang bersih dan tidak melakukan money politic, kapan lagi waktunya.
“Kita ingin menciptakan Pilkada berlangsung aman dan damai, jaga daerah tetap kondusif dengan aparat desa dan kepala desa supaya netral, tidak ada keterpihakan kepada paslon tertentu,” ucapnya. (dya)
