Ketua DPRD Kabupaten Banjar HM Rofiqi SH memberikan pandangan bahwa APBD Kabupaten Banjar 2019 ini lebih banyak disedot anggaran belanja pegawai. Selain belanja pegawai, juga anggaran rutin dan sebagainya.
MARTAPURA,koranbanjar.net – Ditemui seusai rapat paripurna belum lama tadi tentang laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Banjar 2019, Rofiqi memperkirakan ada sekitar 60 persen lebih anggaran dipakai untuk anggaran belanja pegawai dan hal lainnya.
Namun, anggaran pembangunan di masyarakat terlalu minim. “Anggaran belanja pegawai dan lainnya itu sekitar 67 persen,” ucap dia.
Kalau taksiran anggaran belanja pegawai mencapai 67 persen, maka kebalikannya untuk anggaran belanja pembangunan hanya berkisar 33 persen. Kondisi itu dianggap Rofiqi hal yang ironis. “Serapan aja tampaknya kurang maksimal,” kata dia.
Anggaran belanja pegawai dibandingkan anggaran belanja pembangunan untuk kemasyarakatan, sebaiknya menurut Ketua DPRD Kabupaten Banjar, berimbang atau 50 persen dengan 50 persen alias fifty-fifty.
“Itu baru ideal bagi masyarakat dengan perimbangan anggaran,” katanya.
Namun, Rofiqi menyadari bahwa tidak dapat optimalnya pembangunan dan anggaran pembangunan, ada hubungannya dampak dari pandemi covid-19 yang dihadapi sekarang.
“Kesulitan melaksanakan pembangunan dan penganggaran, tidak terlepas oleh adanya pandemi covid-19. Mudah-mudahan 2021 sudah bisa seimbang dan pembangunan bangkit lagi, setidaknya maksimalkan pendapatan asli daerah,” kata dia. (dya)
