Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo telah memutuskan tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga 2021 mendatang.
BANJARMASIN, Koranbanjar.net – Dengan adanya keputusan tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Agus Toyib, mengaku khawatir. Sebab, saat ini ia merasa petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kalsel masih minim.
“Masih sangat kurang tidak hanya di wilayah Kalsel, tapi wilayah lain di Indonesia juga petugas kita masih sangat terbatas, terutamanya di pemasyarakatan,” katanya kepada wartawan, Selasa (7/7/2020).
Ia menerangkan, minimnya SDM sebagai petugas Lapas di Kalsel lantaran angka kasus kejahatan terus bertambah. Sehingga otomatis warga binaan dalam Lapas mengalami kenaikan. Sementara para petugasnya berkurang karena pensiun.
“Jadi ya kita harus benar-benar bisa memberdayakan ASN atau PNS yang ada, karena kita tidak mendapatkan pegawai lagi,” ujarnya.
Dengan demikian, dikatakannya, keterbatasan petugas yang ada mau tidak mau harus lebih ekstra dan lebih keras lagi dalam bekerja, meski beban kerja dan tantangan sebagai petugas Lapas terus meningkat.
“Dengan disiplin yang baik dan juga mempunyai integritas baik. Itu akan terus kita lakukan,” paparnya.
Menurut dia, satu petugas Lapas efektif mengawasi 20 hingga 25 tahanan. Sementara saat ini satu petugas mengawasi 100 tahanan. “Seperti di Lapas Banjarmasin, penghuninya 2.500 orang, yang mengawasi 25 orang. Berarti satu petugas mengawasi 100 lebih, itu kan tidak efektif. Demikian juga di Lapas dan Rutan lain, barangkali untuk memenuhi jajaran pemasyarakatan perlu tiga kali lipat dari jumlah yang ada untuk mencapai atau mendekati ideal,” ucapnya. (ags/dny)
