Sehubungan bakal dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diusulkan, Pemkab Banjar mulai melakukan verifikasi data warga terdampak Covid-19 dan mendapatkan bantuan.
MARTAPURA,koranbanjar.net – Sekda Banjar H Mokhamad Hilman menyatakan, saat ini dilakukan validasi dan verifikasi data warga terdampak covid-19 Kabupaten Banjar menyusul akan diberlakukannya PSBB yang diusulkan dan menunggu persetujuan pusat.
“Warga terdampak sudah inventarisir, tinggal validasi dan verifikasi dari camat dan lurah atau pembakal,” katanya, melalui konferensi pers Selasa (21/4/2020) di Command Center Barokah Martapura.
Ketua Tim Gugus Tugas P3 Kabupaten Banjar ini mengungkapkan, data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Banjar, sekitar 40 ribu-an kepala keluarga (KK) kurang mampu, ditambah terdampak covid-19.
“Pendataan sudah dilaksanaan, validasi dan verifikasi lagi untuk bisa salurkan pangan selama PSBB,” kata dia.
Melalui konferensi pers saat itu pula dengan Sekda Kalsel Drs H Abdul Haris Makkie, disampaikan secara resmi enam kecamatan PSBB parsial, terdiri Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Gambut, Martapura dan Martapura Timur.
Empat kecamatan diketahui berbatasan dengan Kota Banjarmasin, sedangkan dua kecamatan lagi Martapura dan Martapura Timur berbatasannya Kota Banjarbaru.
“Ada tiga daerah mengusulkan PSBB, ialah Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala dan Banjar,” imbuh Hilman.
Pelaksanaan dan penetapan status PSBB memiliki dasar hukum memutus mata rantai penyebaran Covid-19, ketersediaan kebutuhan pangan oleh negara selama berlangsungnya PSBB, siapnya tempat karantina
Dijelaskan Hilman, memisahkan warga yang sakit dan sehat dengan tempat karantina atau isolasi sudah siap menampung 50 pasien, kebutuhan pangan mencukupi karena Kabupaten Banjar mempunyai ketersediaan pangan baru saja ada panen padi, ditambah bantuan cadangan Bulog.
“Telur, minyak goreng, gula, teh, daging, ikan, juga sudah disiapkan,” tambah dia.
Di sisi lain, Sekdaprov Kalsel Haris Makkie menyatakan, langkah tempuh Pemkab Banjar untuk PSBB sudah bagus dan tepat. Pemprov Kalsel akan memfasilitasi usulan itu. Ia sendiri sepakat terhadap usulan Pemkab Banjar melakukan PSBB.
“Itu harus disosialisasikan dan manfaatkan dengan efektif, seperti masyarakat terdampak. Data yang ada juga tidak tumpang tindih,” pesan Haris. (dya)
