MARTAPURA, KORANBANJAR.NET – Polemik hak angket DPRD Kabupaten Banjar berakhir ‘antiklimaks’. Ditolaknya hak angket ini membuat dugaan jual beli jabatan dan kesalahan prosedur dalam pengangkatan pejabat oleh Bupati KH Khalilurrahman, tidak dilanjutkan.
Ini menyusul tidak didukungnya 5 fraksi dari 7 fraksi di DPR Banjar. 5 fraksi tersebut yakni PPP, Golkar, Gerindra, PDI dan PBK. Sementara 2 fraksi yang istiqomah mendukung hak angket ini adalah fraksi Nasdem dan Demokrat.
“Dari hasil pemandangan umum fraksi-fraksi tadi, bahwa ada dua fraksi yang mensetujui, dan ada lima fraksi yang tidak mensetujui, maka keputusan hari ini tidak memenuhi sepertiga dari anggota fraksi maka saya pimpinan DPRD memutuskan (hak angket) tidak bisa dilanjutkan,” tutup Ketua DPRD Banjar H Rusli sembari memetuk palu saat memimpin rapat paripurna dengan agenda pemandangan akhir fraksi-fraksi terhadap hasil hak angket, Senin (17/12/2018).
Meski mengklaim telah menemukan dua alat bukti dugaan penyalahgunaan jabatan pada proses mutasi dan pelantikan pejabat di Pemkab Banjar, Pimpinan Fraksi Nasdem Akhmad Rozanie mengungkapkan ‘pasrah’ atas keputusan tersebut.
“Berhubung tidak bisa diterima berarti tidak bisa ditindak lanjuti. Ini sudah clear, sudah selesai, artinya hak angket sudah berakhir dan terbukti ditolak, dan kita tidak ada upaya lain lagi,” ujarnya usai paripurna.
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Haji Jani ini mengaku ketidak puasannya atas putusan tersebut. “Puas tidak puas yang pasti ya tidak puas. Karena sudah ditolak dari 5 fraksi, itu adalah pilihan politik, inilah hasil perjuangan kita,” ungkapnya.
Yang penting, menurutnya, Fraksi Nasdem sudah menyampaikan pandangannya dan konsisten memperjuangkan ASN di Kabupaten Banjar.
Senada dengan Fraksi Nasdem, dari Fraksi Demokrat Ismail Hasan juga mengaku tidak puas terhadap putusan tersebut. “Kalau berbicara soal puas tidak puas pastinya kita merasa tidak puas, namun saya tidak ingin berbicara terlalu banyak,” ungkapnya.
Sebelumnya, saat penyampaian pandangan akhir dari fraksi, Bupati Khalilurrahman dengan tenang walk out dari sidang paripurna. Melalui pintu samping kiri depan ruang rapat DPRD, Bupati Banjar enggan berkomentar kepada awak media. “No comment, no comment,” ucap Bupati yang didampingi Kadis Kominfo, Statistik dan Persandian Banjar Farid Soufian. Farid menyampaikan bahwa bupati ingin menghadiri LPH. (dra)
