MARTAPURA, KORANBANJAR.NET – “Inilah realita yang ada (di DPRD Banjar, Red). Kita adalah wakil rakyat! Apakah tidak malu kita dengan masyarakat Kabupaten Banjar dan se-SKPD, apakah tidak malu, pimpinan! Satu hal yang dicatat, seluruh kunjungan kerja ke keluar daerah anggota dewan hadir semua, berangkat semua,” lontar Jum`ani geram.
Anggota dewan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu terlihat begitu geram sebagian besar anggota dewan mangkir dari rapat paripurna hak angket.
Pasalnya, sempat dua kali rapat diskor, namun hingga pukul 11.55 Wita hanya ada 21 dari 45 anggota dewan yang berhadir. Padahal, rapat dijadwalkan sejak pukul 10.00 Wita.
Akibatnya, rapat dengan agenda Penyampaian Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Hasil Hak Angket, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjar lantai II, Kamis (01/10), ini kembali gagal dilaksanakan karena tidak kuorum.
Gagalnya pengambilan keputusan terkait hak angket hasil penyelidikan dugaan pelanggaran oleh panitia khusus ini merupakan kali yang kedua, setelah rapat serupa dilaksanakan pada 15 Oktober lalu.
Seharusnya, kata Jum`ani, setuju atau tidak setuju dengan hak angekt ini seharusnya mereka tetap berhadir untuk menyatakan sikap.
“Pembentukan hak angket empat fraksi jelas-jelas menyatakan tidak setuju. Tapi kenapa mereka hari ini tidak hadir, padahal cuma penyampaian pendapat akhir, setuju atau tidak setuju, sampaikan,” tungkasnya.
Menurut Saidan Fahmi selaku pimpinan rapat, tidak ada alasan bagi Anggota DPRD tidak berhadir karena sudah setiap kali jadwal kegiatan selalu diberitahu melalui undangan hard cofy yang langsung disebarkan ke ruang farksi masing-masing maupun melalui WatsApp grup.
“Jadi tidak ada alasan bagi anggota dewan tidak mengetahui bahwa hari ini ada rapat paripurna. Soal hadir atau tidak ini kan masing-masing personal, karena tanggung jawabnya masing-masing. Silakan masyarakat yang menilai kinerja anggota DPRD Banjar. Saya tak punya wewenang untuk memaksa anggota dewan hadir dalam rapat paripurna ini,” ungkap Wakil DPRD Banjar.
Saidan memastikan akan kembali mengusulkan rapat paripurna ini diagendakan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Banjar. “Agenda terkait hak angket ini harus tuntas di tahun anggaran 2018 ini, karena anggarannya di tahun 2018,” tegas Saidan.
Diungkapkan Saidan, bahwa hasil akhir rapat paripurna ini sangat menentukan, bisa berupa administratib atau pidana. “Anggap saja nanti rapat paripura ini menerima hasil hak angket, maka kemudian lahir rekomendasi, kalau rekomendasinya bersifat administratib barang kali ke eksekutif, tapi kalau rekomendasinya bersifat pidana maka diserahkan sepenuhkan kepada aparat hukum,” tutur fraksi Demokkrat ini.
Sementara Ketua Pansus Hak Angket DPRD Banjar, Akhmad Rozanie pun mengaku kecewa dengan gagalnya rapat paripurna ini. “Saya sangat menyayangkan. Ini sudah kali kedua gagal. Padahal, untuk menghadiri rapat paripurna adalah tugas anggota DPRD dalam mewakili rakyat. Jangan sampai ini menjadi tontonan yang tidak baik bagi lembaga kita DPRD Banjar,” ucap Legislator Partai Nasdem ini.
Menurut Rozanie, kalau selalu tidak hadir dan menghambat jalannya agenda rapat paripurna, buntutnya akan membuat masyarakat tidak simpati. “Mari kita perlihatkan kepada masyarakat, bahwa para wakilnya di DPRD Banjar ini bekerja dengan baik dan disiplin dalam mewakili mereka,” jelasnya.
Jangan salah kaprah, lanjut Rozanie, rapat paripura ini bukan untuk memakhzulkan terhadap bupati “telalu jauh untuk berpikiran seperti itu. Intinya hari ini adalah, tanggapan kepada pandangan farksi hasil temuan panitia angket, intinya seperti itu,” jelasnya. (dra)
