MARTAPURA, KORANBANJAR.NET – Dua rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang sempat mendapat atensi khusus serta cukup alot dibahas internal DPRD Banjar, kini berhasil lolos pada Rapat Paripurna, Rabu (25/07) siang.
Dua rancangan itu adalah rancangan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banjar Tahun 2017 dan Perubahan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Bangunan gedung resmi menjadi Perda.
DPRD Banjar sempat mengkritisi laporan pertanggungjawaban tersebut, terutama pendapatan asli daerah yang dinilai sejumlah kalangan melorot sangat jauh dari target pendapatan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti perusahaan daerah yang minim memberikan kontribusi untuk daerah, pasalnya masih ada yang merugi serta sangat jauh dari prediksi.
Komposisi pertanggungjawaban tahun 2017 seperti pendapatan Rp1.629.599.468.617.74 dan belanja sebesar Rp1.654.535.648.459.,26 atau defisit sebesar Rp24.936.179.841,52. Sedangkan pembiayaan senilai Rp151.187.513.616,40 dan pengeluaran Rp10.000.0000.000 dengan pembiayaan netto Rp141.187.513.616,40. Sehingga silva atau sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar adalah Rp116.251.333.774,88.
Sedangkan aturan mendirikan bangunan memuat pasal baru yang lebih tegas dan berujung kepada pembongkaran gedung yang melanggar aturan milik Pemerintah Kabupaten Banjar. Tapi sesuai urutan, tentu mendapat surat peringatan, penghentian sementara atau pencabutan izin, denda dan terakhir jika terpaksa harus dibongkar.
Dengan disetujuinya kedua rancangan tersebut, Bupati Banjar H Khalilurrahman mengaku sangat bersyukur, peraturan daerah tentang mendirikan bangunan dan pertanggungjawaban telah mendapat persetujuan dari DPRD Banjar.
“Ini adalah pertanggungjawaban penyelenggaraan selama satu tahun, saya berharap tahun akan datang lebih baik dan sesuai target yang diharapkan,” pungkasnya.(sai/sir)
