BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Walau bisa terbilang dalam jumlah yang tak banyak, 20 orang mahasiswa Banjarmasin yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalsel dari sejumlah universitas yang ada di Banjarmasin kembali menggelar aksi menolak kenaikan Harga BBM non subsidi yang telah resmi dinaikan oleh Pertamina pada tanggal 1 Juli 2018 lalu.
Aksi yang dilaksanakan pada hari Kamis (12/7) itu dilakukan di depan kantor Pertamina, dan di halaman gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
Dalam aksinya, mereka menuntut pihak Pertamina agar memberikan penjelasan soal kenaikan dan kelangkaan BBM non subsidi maupun subsidi secara terbuka.
Sementara kepada pihak DPRD Kalsel, para mahasiswa ini meminta informasi yang jelas soal kenaikan BBM subsidi maupun non subsidi agar semua masyarakat bisa tahu dan mengerti.
Selain kedua pihak tersebut, para mahasiswa juga meminta Pemprov Kalsel agar mengambil sikap untuk ikut menolak kenaikan harga BBM non subsidi.
Mereka menilai, selama ini pemerintah dan Pertamina belum berkomitmen dalam melaksanakan amanat rakyat dalam hal kebijakan menaikan harga BBM yang mana pada tahun 2018 ini sudah lima kali mengalami kenaikan harga.
“Kami butuh kejelasan, komitmen dan transparansi, bukan hanya janji-janji dan bicara saja,” teriak Kordinator BEM se Kalsel, Melky Andreas, dalam orasinya.
Menanggapi hal tersebut, kepada para mahasiswa, Sales Eksekutif Industri Marketing Pertamina Banjarmasin, Panji menjelaskan, kenaikan harga BBM non subsidi dilakukan berdasarkan kenaikan harga minyak dunia.
Dalam wawancaranya kepada wartawan, Panji menantang pernyataan dari para mahasiswa yang mengatakan soal kelangkaan BBM bersubsidi jenis premium.
“Mahasiswa mengatakan premium langka. Kita tantang untuk menunjukan data yang akurat, nama SPBU wilayah mana, kemudian tingkat antreannya seperti apa dan tingkat kelangkaannya juga bagaimana, tapi semuanya belum jelas,” katanya.
Panji mengatakan, justru dalam dua bulan ini penyaluran BBM ke SPBU seluruh wilayah Kalsel mengalami peningkatan.
Disebutkannya, penyaluran ke seluruh SPBU yang ada di Kalsel dari bulan Januari tadi berkisar 23.000 liter. Jumlah tersebut meningkat pada pada bulan Juli ini, yaitu sejumlah 30.000 liter.
“Jika ada kelangkaan, paling cuman sebentar karena faktor alam sehingga sempat menimbulkan antrean,” terangnya.
Aksi penolakan kenaikan harga BBM ini menimbulkan perhatian langsung dari Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Burhanuddin serta Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan.
Seusai sidang paripurna, Burhanuddin bersama Rudy Resnawan menemui para mahasiswa di halaman gedung DPRD Kalsel.
Di hadapan para mahasiswa, Rudy Resnawan menjelaskan, persoalan kelangkaan dan kenaikan harga BBM tidak bisa diselesaikan dalam dua atau tiga hari. “Kita harus bekerja sama dengan pemerintah provinsi lain untuk menekan pemerintah pusat agar memperhatikan provinsi di luar jawa terkait kenaikan serta kelangkaan BBM ini,” terangnya.
Dinyatakan Rudy Resnawan, pihak Pemprov Kalsel tidak bisa mengambil keputusan atau berjanji kapan akan merealisasikan tuntutan para mahasiswa, karena menurutnya, hal ini diperlukan upaya bersama dari beberapa pemprov lainnya untuk menekan pemerintah pusat agar memperhatikan kuota BBM, khususnya yang ada Kalimantan.
Namun, Rudy menuturkan, dirinya bersama DPRD Provinsi Kalsel akan terus mengupayakan untuk memberikan tekanan-tekanan pada rapat koordinasi bersama gubernur dari provinsi lain.
“Kami bersama DPRD Provinsi tidak akan terus memberikan tekanan dan menyampaikan aspirasi pada rapat koordinasi antar gubernur untuk menekan pemerintah pusat agar kelangkaan BBM ini tidak terulang lagi,” pungkasnya. (leo/dny)
